MALI — Dua orang tentara penjaga perdamaian PBB tewas dalam sebuah serangan di sebuah wilayah di barat laut Mali.
Dikabarkan france24, konvoi logistik misi penjaga perdamaian PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang melakukan perjalanan antara kota Tessalit dan Gao diserang oleh “orang-orang bersenjata tak dikenal” pada Sabtu malam.
Penyerangan tersebut menewaskan dua orang tentara pasukan Misi Stabilisasi Multidimensional Terpad PBB di Mali atau MINUSMA (The United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali).
Konvoi itu berhenti ketika diserang di dekat desa Tarkint, timur laut Gao, kota terbesar di Mali utara. Pasukan PBB “membalas dengan tegas dan membuat para penyerang melarikan diri”, kata sebuah pernyataan sebagaimana dikabarkan Aljazera.
Kepala misi penjaga perdamaian, Mahamat Saleh Annadif, mengutuk “tindakan pengecut yang bertujuan melumpuhkan operasi misi di darat” tersebut.
“Kami harus bekerja bersama untuk mengidentifikasi dan menangkap mereka yang bertanggung jawab atas tindakan teroris ini sehingga mereka dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan mereka di pengadilan,” imbuhnya.
Pada 11 Mei 2020 lalu, UN News merilis berita tewasnya 3 orang pasukan penjaga perdamaian PBB dari Republik Chad di Mali utara pada hari Minggu.
Konvoi mereka menabrak sebuah bom pinggir jalan di dekat Aguelhok, di wilayah Kidal yang bergolak. Selain menewaskan tiga orang, empat lainnya dikabarkan mengalami luka-luka.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB, António Guterres, mengecam keras serangan itu dan menyatakan belasungkawa mendalam kepada keluarga para korban, Pemerintah, dan rakyat Chad.
Guterres berhadap para pelaku dapat dengan cepat dibawa ke pengadilan, mengingat bahwa serangan terhadap “helm biru” mungkin merupakan kejahatan perang berdasarkan hukum internasional.
Konflik Mali
Sejak 17 Januari 2012, sejumlah kelompok pemberontak melancarkan kampanye terhadap pemerintah Mali untuk meraih kemerdekaan atau otonomi lebih luas bagi Mali utara, sebuah wilayah yang dikenal dengan nama Azawad.
Pada 22 Maret 2012, Presiden Mali Amadou Toumani Touré digulingkan dalam sebuah kudeta karena dianggap gagal menangani krisis ini, sebulan sebelum pemilu presiden dilaksanakan.
Gerakan Nasional untuk Pembebasan Azawad (MNLA), organisasi yang berjuang menjadikan Azawad tanah air bagi suku Tuareg, berhasil mengambil alih kawasan tersebut pada April 2012.
Pemerintah Mali meminta bantuan militer asing untuk mengambil alih wilayah Mali bagian utara. Pada tanggal 11 Januari 2013, Militer Prancis memulai operasi melawan kelompok muslim.
Pasukan lain dari Uni Afrika dikerahkan sesaat setelah itu. Sejak tanggal 8 Februari, wilayah yang dikuasai pemberontak telah kembali diambil oleh militer Mali, dengan bantuan dari koalisi internasional.
Misi Stabilisasi Multidimensional Terpadu PBB di Mali (MINUSMA) dibentuk oleh resolusi Dewan Keamanan nomor 2100 tanggal 25 April 2013 untuk mendukung proses politik di negara itu dan melaksanakan sejumlah tugas terkait keamanan.
Data dari laman resmi MINUSMA, tercatat mereka memiliki 13.289 orang tentara yang berasal dari beberapa negara yang dikerahkan di seluruh Mali.
Namun, meski hadir ribuan pasukan Prancis dan PBB di Mali, konflik justru melanda pusat negara itu dan menyebar ke negara tetangga seperti Burkina Faso dan Niger di sebelah barat. Hingga kini tercatat 209 pasukan MINUSMA tewas sejak 2013.
