Menurut kepala kelompok HAM Amnesty International, Agnes Callamard, pernyataan bersama ini mengirim pesan penting bagi Cina bahwa mereka “tidak lepas dari pengawasan internasional.”
JERNIH—Pemerintah Komunis Cina belum juga sadar bahwa dunia tak lagi seperti setengah abad lalu. Lebih dari 40 negara Selasa (22/6) lalu mendesak Cina membuka akses bagi Komisaris Tinggi HAM PBB Michelle Bachelet masuk ke Xinjiang, Cina, guna mengecek laporan adanya lebih dari satu juta orang Uighur telah ditahan, mengalami penyiksana dan genosida.
Pernyataan bersama tersebut dibacakan Duta Besar Kanada Leslie Norton atas nama negara-negara seperti Australia, Inggris, Prancis, Jerman, Jepang dan Amerika Serikat (AS) di depan Dewan HAM PBB.
“Laporan terpercaya menunjukkan, lebih dari sejuta orang telah ditahan secara sewenang-wenang di Xinjiang dan ada pengawasan luas yang secara tidak proprosional menargetkan warga Uighur dan anggota minoritas lainnya, serta pembatasan atas kebebasan dasar dan budaya Uighur,” demikian bunyi pernyataan bersama itu.
“Kami mendesak Cina untuk segera mengizinkan akses bermakna dan tidak terbatas untuk pengamat independen termasuk Komisaris Tinggi HAM ke Xinjiang ,” tambah pernyataan itu merujuk pada Michelle Bachelet.
Bachelet pada Senin (21/6) lalu telah memberi tahu dewan bahwa ia berharap dapat mengunjungi Xinjiang tahun ini guna memeriksa laporan pelanggaran serius terhadap Muslim Uighur di sana. Akses ke Xinjiang telah dinegosiasikan oleh pihaknya sejak September 2018 lalu.
Apa respons Cina?
Jiang Yingfeng, seorang diplomat senior Cina untuk PBB di Jenewa menolak pernyataan bersama itu pada Selasa (22/6) dengan menyebutnya sebagai campur tangan urusan dalam negeri “bermotif politik”.
“Kami menyambut kunjungan Komisaris Tinggi HAM PBB ke Cina, ke Xinjiang. Kunjungan ini adalah untuk mempromosikan pertukaran dan kerja sama, alih-alih untuk melakukan investigasi terhadap apa yang disebut sebagai “praduga bersalah,” katanya kepada dewan tanpa memberikan batas waktu.
Beijing telah menyangkal semua tuduhan terkait pelanggaran terhadap etnis Uighur, dan menjelaskan keberadaan kamp sebagai fasilitas pelatihan vokasi untuk melawan ekstremisme agama.
Hong Kong dan Tibet
Selain mengutip laporan penyiksaan, sterilisasi paksa, kekerasan seksual dan pemisahan anak dari orang tua secara paksa, pernyataan bersama yang dibacakan petinggi Kanada itu juga menyatakan keprihatinan atas memburuknya kebebasan fundamental di Hong Kong dan situasi HAM di Tibet.
Sidang pertama untuk orang-orang yang ditangkap di Hong Kong karena legislasi baru dari Beijing, dijadwalkan akan digelar pada pekan ini.
Menurut kepala kelompok HAM Amnesty International Agnes Callamard, pernyataan bersama ini mengirim pesan penting bagi Cina bahwa mereka “tidak lepas dari pengawasan internasional.”
“Tapi negara-negara ini harus bergerak sekarang, melampaui hanya sekedar pernyataan tulisan tangan dan mengambil tindakan nyata,” tambahnya. [Reuters/AFP/ Deutsche Welle]
