Ini Pasal-pasal yang Mengatur Pemberhentian ASN

JAKARTA-Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo mengaku tengah menrencanakan mengurangi Aparat Sipil Negara (ASN) yang tidak produktif. Namun Tjahyo berjanji dalam mengurangi jumlah ASN tersebut tetap memperhatikan aturan yang berlaku.

“Perlu strategi untuk mengurangi yang tidak produktif ini secara bermartabat,” kata Tjahjo kepada wartawan, Jumat (19/6/2020).

Bagaimana ketentuan pemberhentian ASN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara?

Baca juga: Menpan RB akan Kurangi ASN Tak Produktif Utamakan ASN Kuasai IT

Dalam pasal 87 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (“UU ASN”), dikenal ada 3 jenis pemberhentian ASN, yang diatur dalam pasal 87, yakni;

(1) ASN Diberhentikan dengan hormat, diatur dalam Pasal 87 ayat (1) UU ASN berikut:

• meninggal dunia;
• atas permintaan sendiri;
• mencapai batas usia pensiun;
• perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau
• tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.

(2) PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.

(3) PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin ASN tingkat berat.

(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:

1. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
3. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
4. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana  yang dilakukan dengan berencana.

(3) PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin ASN tingkat berat.

(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:

1. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
3. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
4. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana  yang dilakukan dengan berencana.

Sementara Pasal 88 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur tentang pmberhentian sementara, yakni;

(1) PNS diberhentikan sementara, apabila:

1. diangkat menjadi pejabat negara;
2. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural; atau
3. ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.

(2) Pengaktifan kembali PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Selain pasal tersebut, penghentian PNS juga diatur dalam pasal 77 ayat 6. Bunyinya “PNS yang penilaian kinerjanya tidak mencapai target kinerja dikenakan sanksi administrasi sampai dengan pemberhentian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” (

(tvl)