- Wartawan tidak berani meliput sendirian, tapi berkelompok.
- Jika ada yang ditangkap, yang lain memberitakan sebagai saksi mata.
- Sasaran militer meminimalkan liputan unjuk rasa.
JERNIH — Polisi dan militer di Pyinmana dan Nypyitaw mengejar setiap wartawan peliput aksi unjuk rasa. Junta militer Myanmar mulai frustrasi.
Di Yangon, seorang petugas polisi memperingatkan wartawan yang sedang meliput aksi protes dengan mengatakan; “Situasinya tidak baik. Anda tidak boleh berada di sekitar sini.”
Sejak kudeta militer dan aksi protes turun tak berhenti, wartawan tidak lagi meliput secara individu untuk mendapatkan berita eksklusif. Mereka bergerombol agar jika salah satu ditangkap, yang lain bisa lari dan memberitakan.
Rabu lalu, saat terjadi aksi protes di Nypyitaw sekelompok reporter didatangi apara ketika sedang merekam aksi unjuk rasa di depan sekolah umum.
“Sebuah truk polisi datang, kami merekam gambarnya,” kata salah satu dari wartawan. “Satu polisi datang dan bertanya apa yang kami rekam.”
Tiba-tiba, masih menurut wartawan itu, seorang dari dalam kendaraan berteriak; “Tangkap mereka.”
“Kami harus lari,” kata wartawan yang tak ingin disebut nama. “Seorang wartawan ketakutan luar biasa, menjatuhkan kamera video. Lainnya terjatuh beberapa kali, sampai akhirnya lolos dari penangkapan.”
Kepada Myanmar Now, wartawan lain mengatakan; “Saya masuk ke rumah penduduk tidak jauh dari tempat kejadian.”
Sebelumnya, Senin lalu, pasukan keamanan mengarahkan senjata ke sekelompok jurnalis yang melaporkan pemogokan 222222, ketika jutaan orang di seluruh negeri berpartisipasi.
Tak ingin terkena peluru tajam tentara, wartawan itu berhamburan, lari ke segala arah untuk menghindari penangkapan.
Di level organisasi, empat dari 26 anggota Dewan Pers Myanmar mengundurkan diri sejak kudeta. Alasan mereka sama, tidak dapat melindungi kebebasan pers dan menegakan etika media di bawah rejim militer.
Rejim militer yang mulai putus asa dan tertatih-tatih menjalankan negara mengancam akan mencabut ijin penerbitan media yang menyebut kudeta ilegal, menggunakan kata rejim dan junta.
