JAKARTA – Limbah pembuangan manusia rupanya menjadi salah satu perhatian, Wakil Presiden Ma’ruf Amin, pada Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional. Karena itu, pihaknya bakal menyiapkan sistem manajemen pengelolaan yang lebih terintegrasi dengan pengelolaan limbah lainnya.
“Indonesia belum memiliki sistem pengelolaan limbah manusia yang terintegrasi dan diterapkan di berbagai wilayah,” ujarnya di Jakarta, Senin (2/12/2019).
Ia mengatakan, sarana sanitasi awal seperti septic-tank yang kerap digunakan sebagai pembuangan, hanya berfungsi sebagai tempat penampungan sementara, untuk mencegah pencemaran lingkungan sekitar.
“Keberhasilan manajemen sanitasi, sangat tergantung pada kemampuan pengelolaan limbah manusia berikutnya,” kata Ma’ruf.
Sebagai upaya selanjutnya, edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat harus digencarkan. Sebab, masih banyak warga yang tinggal di daerah terpencil dan beberapa kota besar, yang melakukan buang kotoran (air besar) sembarangan.
Ma’ruf menilai perlu ada pemanfaatan teknologi pengelolaan limbah manusia secara lebih baik. Karenanya, regulasi terkait pengelolaan limbah tersebut juga penting, jika diperlukan.
“Menyiapkan rencana aksi yang jelas dan terukur dalam perbaikan pengelolaan limbah manusia,” kata dia.
Sementara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Suharso Monoarfa, mengatakan dari 90 persen akses sanitasi, sudah 20 persen aman.
Oleh sebab itu, pihaknya menargetkan, pada tahun 2024 nanti, seluruh rumah tangga telah memiliki akses air minum layak dan 90 persen rumah tangga dengan sanitasi layak dan aman.
Menurutnya, dari seluruh negara G20, Indonesia berada pada posisi terendah pada penyediaan akses air minum dan penyediaan akses sanitasi berada di posisi kedua terendah. Sebab hingga 2018, akses sanitasi yang layak di Indonesia baru mencapai 74,58 persen. Sedangkan akses air minum layak pada 2018 baru mencapai 87,75 persen.
Menurutnya, ada beberapa yang perlu dilakukan dalam mencapai peningkatan akses sanitasi dan air minum yang layak. Pertama, pengembangan baru dan layanan sistem pengelolaan air limbah domestik.
Kedua, pemanfaatan kapasitas layanan dan pembangunan 10 juta sambungan rumah tangga untuk air minum perpipaan. Ketiga, peningkatan kapasitas institusi penyediaan layanan setempat seperti PDAM dan PDPAL.
Keempat, penyusunan regulasi dan kerangka kebijakan terkait sanitasi dan air minum. Kelima, peningkatan permintaan akan layanan sanitasi dan air minum melalui perubahan perilaku hidup bersih dan sehat.
“Keenam, pengembangan lebih lanjut pendanaan kreatif melalui KPBU, hibah berbasis kinerja, penjaminan pinjaman PDAM, dan subsidi bunga serta mikro kredit,” katanya.
