Menurut Sarbini, Walikota Bogor, Bima Arya, perlu belajar etika kedokteran tentang independensi tenaga medis dalam bekerja dan hak pasien untuk menerima atau menolak atas semua upaya pemeriksaan dan pengobatan yang akan diberikan tanpa ada intervensi atau tekanan pihak mana pun.
JERNIH—Medical Emergency Rescue Committee—MER-C, menilai Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto kurang beretika dan melanggar hak pasien dengan melakukan intervensi terhadap tim medis yang sedang bekerja dan menganggu pasien yang sedang beristirahat. MER-C juga menilai Walikota Bogor tidak beretika dalam mempublikasi kondisi pasien—dalam hal ini Habib Rizieq Shihab–kepada publik, sehingga menimbulkan kesimpangsiuran dan keresahan bagi masyarakat.
“Habib Rizieq mempercayakan kepada MER-C untuk melakukan pemeriksaan dan pengawalan kesehatan, dan MER-C mengirim beliau untuk beristirahat di RS. SNamun mendapatkan perlakuan sebagaimana yang disaksikan publik dalam pemberitaan,” kata Ketua Presidium MER-C, dr Sarbini Abdul Murad, dalam pernyataan pers yang dikeluarkan Sabtu (28/11).
Untuk itu, menurut Sarbini dalam keterangan pers tersebut, Walikota Bogor, Bima Arya, perlu belajar etika kedokteran tentang independensi tenaga medis dalam bekerja dan hak pasien untuk menerima atau menolak atas semua upaya pemeriksaan dan pengobatan yang akan diberikan tanpa ada intervensi atau tekanan pihak mana pun.
“Jangankan dalam situasi normal, di daerah bencana dan peperangan saja wajib kita selaku tenaga medis tetap menjaga profesionalitas dan menghormati hak-hak pasien,” kata Sarbini. Ia menambahkan, seharusnya Walikota Bogor mempercayakan hal itu kepada RS dan Tim Medis yang menangani, karena tim medis mengetahui langkah-langkah apa yang perlu dan tidak perlu dilakukan untuk menangani pasien.
Sebagaimana diketahui, terjadi ‘polemik’ pada pelaksanaan swab test terhadap pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab. Wali Kota Bogor Bima Arya menyebut RS UMMI, tempat Habib Rizieq dirawat, tidak kooperatif karena tidak memberitahu Pemerintah Kota Bogor. Teguran keras pun turun.
Teguran keras itu disampaikan Bima Arya saat menyambangi RS UMMI pada Jumat (27/11) malam. Bima datang ke rumah sakit untuk mengecek apakah swab test terhadap Habib Rizieq sudah dilakukan atau belum.
Selain itu, kata Bima sebagaimana dikutip media massa, pihak keluarga menolak jika Habib Rizieq di-swab lagi oleh pihak Pemkot Bogor. “Menurut penjelasan keluarga memang berkeberatan karena mengapa harus dua kali ya. Karena di-swab itu sakit, kira-kira begitu,” ujarnya.
Pada hari Sabtu (28/11) Pemkot Bogor bahkan mempolisikan RS UMMI.
Terkait keterangan pers, berikut ini pernyataan selengkapnya dari MER-C:
MER-C Kawal Kesehatan Habib Rizieq dan Advokasi Kemanusiaan
MER-C sudah berpengalaman dalam memberikan bantuan medis dan kesehatan terhadap siapa saja yang mengalami kondisi kemanusiaan kritis. Konsep kemanusiaan MER-C yg Rahmatan Lil Alamin, independen, menjaga netralitas, untuk menolong yang paling membutuhkan “The most vulnerable people & the most neglected people” akibat kondisi peperangan, ketidakadilan, stigmatisasi, isolasi politik yang menimbulkan masalah kesehatan dan medis. MER-C menolong siapa saja tanpa membedakan latar belakang masalahnya. Sebut saja Panglima GAM, alm Ishak Daud, Komjen Polisi Susno Duadji, Ust Abu Bakar Baasyir, para terduga terorisme, dsb.
Masalah kesehatan di era pandemi Covid-19 sering menimbulkan polemik, akibat selalu dikaitkan dengan Covid-19. Sering terjadi perbedaan persepsi antara masyarakat dan tenaga kesehatan dalam menyikapi covid-19. Stigmatisasi, kurangnya empati dan menghormati hak privasi pasien menimbulkan jurang yang cukup besar diantara masyarakat dan petugas pemerintah. Oleh karena itu perlu kembali kepada profesionalitas dan etika dan hukum kedokteran dimana menjunjung tinggi hak-hak pasien.
Terkait dengan Habib Rizieq yang mempercayakan kepada MER-C untuk melakukan pemeriksaan dan pengawalan kesehatan. MER-C mengirim beliau untuk beristirahat di RS. Namun mendapatkan perlakuan yang kurang beretika dan melanggar hak pasien dari Walikota Bogor dengan melakukan intervensi terhadap tim medis yang sedang bekerja, sehingga menganggu pasien yang sedang beristirahat. Selain itu Walikota Bogor juga tidak beretika dalam mempublikasi kondisi pasien kepada publik, sehingga menimbulkan kesimpangsiuran dan keresahan bagi masyarakat.
Walikota Bogor perlu belajar etika kedokteran tentang independensi tenaga medis dalam bekerja dan hak pasien untuk menerima atau menolak atas semua upaya pemeriksaan dan pengobatan yang akan diberikan tanpa ada intervensi atau tekanan pihak manapun. Jangankan dalam situasi normal, di daerah bencana dan peperangan saja wajib kita selaku tenaga medis tetap menjaga profesionalitas dan menghormati hak-hak pasien. Seharusnya Walikota Bogor mempercayakan hal ini kepada RS dan Tim Medis yang menangani karena tim medis mengetahui langkah-langkah apa yang perlu dan tidak perlu dilakukan untuk menangani pasien.
MER-C sebagai Tim Medis independen yang diminta keluarga untuk turut menangani kesehatan HRS dengan ini menyatakan :
1. Menyayangkan sikap Walikota Bogor yang melakukan intervensi dan tekanan kepada RS, Tim Medis dan pasien.
2. Saat ini semua pemeriksaan yang perlu dilakukan tengah berjalan dan pengobatan akan dijalankan sesuai dengan masalah kesehatan yang ditemukan;
3. Agar semua pihak tidak membuat kegaduhan, menjaga privasi pasien dan mempercayakan kepada tim medis yang menangani.
4. Perihal menyampaikan kondisi kesehatan adalah domain keluarga. Bahkan pihak RS/ dokter yang merawat tidak memiliki hak untuk menyampaikan tanpa seijin keluarga.
Jakarta, 28 November 2020
dr. Sarbini Abdul Murad
Ketua Presidium MER-C [ ]
