Militer Myanmar Janji Bangun Demokrasi Berdisiplin dan Pulangkan Muslim Rohingya

• Aung San Suu Kyi masih menjadi simbol perlawanan terhadap militer.
• Popularitas Suu Kyi hanya bisa hilang jika mengakui Rohingya sebagai bagian Myanmar.
• Militer berupaya menghimpun simpati internasional dengan memulangkan Rohingya.

JERNIH — Pemimpin Militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing berjanji menggelar pemilihan umum baru, menyerahkan kekuasaan kepada pemenang, dan memulangkan Muslim Rohingya dari Bangladesh.

Dalam pidato pertama sejak mengambil alih kekuasaan 1 Februari 2021, Jenderal Hlaing menuduh Aung San Suu Kyi — bersama pemimpin lainnya yang saat ini mendekam sebagai tahanan rumah — gagal menyelenggarakan pemilihan umum pada November 2020.

Jenderal Hlaing mengklaim Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), partai Suu Kyi, melakukan kecurangan yang membuatnya menang telak. Ia juga menggunakan pidato pertamanya untuk mengatakan bahwa Myanmar akan memulangkan ribuan Muslim Rohingya dari Bangladesh.

Sejak 2017, 600 ribu Muslim Rohingya lari dari negara bagian Rakhine ke Bangladesh. Human Right Watch mengatakan lebih 280 desa Muslim Rohingya dihancurkan, yang memaksa penghuninya lari.

Suu Kyi, pemenang Nobel Perdamaian 1991, kehilangan martabatnya dalam kasus ini. Ia berkali-kali membantah tuduhan PBB dan kelompok HAM bahwa negaranya melakukan genosida terhadap Muslim Rohingya.

Kendati dikecam internasional, Suu Kyi masih menjadi sosok populer di Myanmar. Ia masih menjadi simbol perlawanan terhadap rejim militer.

Popularitas Suu Kyi akan hilang jika melakukan satu hal, yaitu mengakui Rohingya sebagai bagian dari Myanmar. Suu Kyi tidak akan pernah melakukannya.

Jam Malam

Aksi protes menolak kudeta di Myanmar juga memasuki babak baru. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari sejumlah kementerian menolak bekerja, dan menyatakan bergabung dengan aksi pembangkangan sipil.

Sejumlah departemen tiba-tiba sepi. PNS, berpakaian resmi, turun ke jalan dan menggelar aksi damai bersama kelompok profesional lainnya.

Jika imbauan pembangkangan sipil terus mendapat respon, pemerintahan Myanmar dipastikan lumpuh dalam beberapa hari ke depan. Atau, Myanmar sepenuhnya dijalankan militer tanpa keterlibatan sipil.

Militer merespon dengan menerapkan jam malam mulai pukul 20:00 sampai 04:00 di hampir seluruh bagian kota Yangon dan Mandalay. Penduduk dilarang keluar rumah dan berkumpul lebih dari tiga orang.

Cara ini dimaksudkan untuk mencegah mobilisasi massa dengan cara paling tradisional. Sebelumnya, pemerintah militer menutup Twitter dan Facebook karena digunakan aktivis untuk memobilisasi massa.

Jam malam, dan upaya meredam pembangkangan sipil, juga dimaksudkan agar massa tidak menyemut saat Aung San Suu Kyi keluar dari tahanan rumah pada 15 Februari 2021 untuk dihadapkan ke pengadilan.

Suu Kyi didakwa memiliki walkie-talkie ilegal, yang digunakan pengawalnya, dan terancam hukuman dua tahun penjara. Presiden Myanmar Win Myint juga akan diseret ke pengadilan dengan tuduhan melanggar protokol kesehatan.

Sebanyak 130 tahanan lain tidak diketahui nasibnya. Bahkan sebagian dari mereka tidak diketahui keberadaannya.