- Polisi Myanmar gagal menangkap dua dokter karena warga mengepung dengan menabuh panci dan wajan.
- Di klinik swasta, CCTV merekam penangkapan dokter yang sedang merawat pasien.
- Seorang dokter bedah mendatangi oran berpakaian preman yang akan menangkapnya.
JERNIH — Militer Myanmar menangkap sejumlah dokter dari rumah sakit pemerintah yang pekan menggerakan dan terlibat aksi pembangkangan sipil.
Situs irrawaddy.com melaporkan Jumat 12 Februari polisi Mandalay menggerebek rumah Profesor Khin Maung Lwin, rektor Universitas Kedokteran Mandalay, karena mendukung pembangkangan sipil.
Dalam siaran langsung di Facebook, putri rektor itu menunjukan surat penangkapan. Polisi gagal menangkap sang profesor karena penduduk menyebut di jalan seraya menabuh panci dan wajan.
Sebelumnya, Kamis 11 Februari malam, polisi mencoba menangkap pengawas medis di RS Aunglan di wilayah Magwe. Warga yang tahu penangkapan itu mengepung polisi, dan penangkapan gagal.
Dokter, perawat, dan petugas medis, adalah kelompok pertama yang menyuarakan pembangkangan sosial. Seruan direspon positif kelompok masyarakat profesional, mahasiswa, dan warga biasa.
Sejak saat itu dokter, petugas medis, dan staf rumah sakit, silih berganti turun ke jalan. Mereka hanya akan bekerja menangani pasien perlu bantuan mendesak, dan menolak merawat pasien lain.
Lynn Letyar, ahli bedah RS Lashio di negara bagian Shan, tidak pernah absen mengikuti unjuk rasa. Kamis malam ia melihat dua orang mencurigakan berpakaian preman di sekitar rumahnya.
“Saya keluar rumah, saya hampiri pria itu,” kata Letyar. “Saya katakan sebagai warga negara kami memiliki hak, siapa pun tidak dapat menangkap tanpa alasan. Itu melanggar hukum.”
Dua pria berpakaian preman itu sempat masuk ke halaman rumah Letyar. “Saya katakan kepadanya, masuk ke halaman rumah saya tanpa ijin itu tindakan kriminal memalukan,” kata Letyar.
Rekaman CCTV di sebuah klinik swasta merekam penangkapan seorang dokter yang sedang merawat pasien yang dirawat tanpa biaya. Dokter itu bekerja di rumah sakit pemerintah di Ingapu, wilayah Ayeyarwady.
Asosiasi Bantuan untuk thanan Politik mengatakan militer Myanmar saat ini memiliki 241 tahanan politik, terdiri dari pejabat pemerintah, pemimpin nasional, komisioner pemilihan umum, aktivis politik, biksu, penulis, wartawan, dan pedemo.
Mereka ditangkap pada 1 Februari 2021, beberapa jam setelah kudeta militer. Jumlah tahanan politik diperkirakan akan bertambah jika militer menangkap orang-orang yang menggerakan aksi demo.
