- Parlemen Filipina mendesak Presiden Rodrigo Duterte memilih antara vaksin buatan Pfizer dan Moderna.
- Memilih vaksin buatan Sinovac tidak masuk akal; mahal dan kurang manjur.
- Perlu diselidiki mengapa pemerintah Filipina lebih suka vaksin buatan Cina.
JERNIH — Pemerintah Filipina belum memutuskan vaksin yang akan digunakan mengakhiri pandemi Covid-19. Perang vaksin yang melibatkan tiga perusahaan besar; Pfizer, Moderna, dan Sinovac, tak terhindarkan.
Vaksin Pfizer dan Moderna mengklaim tingkat kemanjuran 95 dan 94 presen. Vaksin Sinovac dianggap tidak masuk akal, karena mahal dan kurang manjur.
Alfredo Garbin, anggota parlemen Filipina, mendesak Badan Obat dan Makanan (FDA) Filipina menindak-lanjuti sertifikasi Pfizer dan Moderna yang memiliki tingkat kemanjuran 95 dan 94 persen, dan disetujui negara lain.
FDA, katanya, dapat menggunakan keputusan regulator AS, Inggris, Uni Eropa, Singapura, dan Jepang, untuk membuat keputusan.
“Yang juga perlu dipertimbangkan adalah kemanjuran vaksin pada kelompok umur, strain virus baru, dan kemampuan negara menyimpan vaksin sesuai persyaratan,” katanya.
No To Sinovac
Garbin Jr tidak menyebut vaksin buatan Sinovac Biotech Ltd. Sedangkan Agusan del Norte Lawrence Fortun, anggota parlemen Filipina lainnya, secara tegas menolak penggunaan CoronaVac — vaksin buatan Sinovac.
“Kemanjurannya rendah, tapi harganya tinggi,” kata Fortun. “Menggunakan vaksin Sinovac tidak masuk akal.”
Fortun menggunakan informasi dari Brasil yang mengatakan vaksin Sinovac memiliki tingkat kemanjuran 50 persen. Ia mengabaikan pernyataan Turki, yang menyebut CoronaVac memiliki tingkat kemanjuran di atas 90 persen.
Departemen Sains dan Teknologi-Dewan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Filipina (DoST-PCHRD) mengungkap temuan awal tentang kemanjuran CoronaVac. Temuan itu telah disampaikan ke Istana Malacanang.
Dua anggota parlemen lainnya mempertanyakan preferensi pemerintah untuk Sinovac, kendat kemanjuran vaksin itu rendah. Keduanya telah mengajukan resolusi untuk menyelidiki program vaksinasi pemerintah, menyusul laporan pemerintah Presiden Rodrigo Duterte mengabaikan pengadaan vaksin Pfizer.
