Ma mengatakan bahwa jika penindasan terhadap minoritas Muslim itu terus berlanjut, sentimen anti-Cina di negara-negara seperti Malaysia dan Indonesia, dapat dengan mudah meluap.
JERNIH– Sementara perhatian dunia semakin terfokus pada perlakuan Cina terhadap minoritas Muslim di Xinjiang, penindasan agama yang dilekukan Beijing menyebar ke wilayah lain di negara itu, termasuk komunitas kecil Muslim yang berada ribuan kilometer ke selatan Xinjiang.
Langkah terbaru yang melarang pakaian tradisional di sekolah dan kantor pemerintah telah menargetkan Utsul, populasi 10 ribu orang yang kurang dikenal yang terkonsentrasi di Sanya, sebuah kota di Provinsi Pulau Hainan, hampir 12.000 km (7.400 mil) dari Xinjiang.
Dokumen Partai Komunis Cina juga menunjukkan bahwa pihak berwenang akan meningkatkan pengawasan mereka terhadap penduduk di lingkungan Muslim untuk “menyelesaikan masalah”. Pembatasan yang lebih ketat pada arsitektur agama dan “Arab” segera, bahlan mulai diberlakukan.
Perintah pelarangan hijab di sekolah memicu protes dari sekolah-sekolah di lingkungan Utsul awal September lalu, dan gambar serta video yang beredar di media sosial Cina menunjukkan sekelompok gadis mengenakan jilbab membaca dari buku teks di luar sekolah dasar Tianya Utsul, sambil dikelilingi para petugas polisi.
“Garis resminya adalah bahwa tidak ada etnis minoritas yang dapat mengenakan pakaian tradisional di halaman sekolah. Tetapi bagi kami jilbab adalah bagian yang tidak terpisahkan dari budaya kita, yang jika kita melepasnya seperti menanggalkan pakaian kita,”kata seorang pekerja komunitas Utsul, yang meminta tidak disebutkan namanya karena sensitifnya masalah tersebut.
Pemerintah Cina sering membenarkan perlakuan mereka terhadap Muslim di Xinjiang– di mana sebuah laporan PBB memperkirakan bahwa hingga satu juta orang Uygur dan kelompok minoritas lainnya ditahan di pusat-pusat penahanan– dengan merujuk pada serangan teroris sebelumnya.
Pada tahun 2015, badan legislatif regional mengeluarkan undang-undang yang melarang cadar dan “pakaian lain yang mempromosikan pemikiran keagamaan ekstremis” di Urumqi, kata-kata yang dapat dengan mudah diterapkan pada jilbab, dan diperpanjang di seluruh Xinjiang dua tahun kemudian.
Namun, tidak ada alasan yang diberikan untuk larangan pakaian tradisional bagi Utsul Sanya. Pekerja komunitas mengatakan bahwa wanita Utsul yang bekerja di pemerintah kota Sanya atau cabang Partai Komunis Cina setempat juga dilarang mengenakan jilbab ke kantor akhir tahun lalu.
Para Utsul yang bekerja di pemerintahan atau badan-badan Partai Komunis hanya diberi tahu bahwa jilbab itu “tidak teratur”. Pemerintah kota Sanya berkali-kali menolak saat dimintai komentar.
Tetapi dokumen Partai Komunis dari tahun lalu yang dilihat oleh South China Morning Post dan diverifikasi oleh pekerja komunitas menunjukkan bahwa larangan tersebut adalah manifestasi terbaru dari kampanye bersama untuk “menyinari” beberapa lingkungan tempat Utsul tinggal, makan, dan berdoa.
Laporan empat halaman, berjudul “Dokumen Kerja tentang penguatan tata kelola keseluruhan atas Huixin dan Lingkungan Huihui”, ditujukan pada dua lingkungan di Sanya, yang sebagian besar penduduknya adalah Utsul.
Laporan dari cabang Partai Komunis di Tianya, distrik tempat lingkungan Huixin dan Huihui berada, merinci daftar langkah-langkah yang akan diterapkan.
Masjid harus menyusut ukurannya saat dibangun kembali dan bangunan dengan “kecenderungan Arab” akan dilarang. Aksara Arab juga harus dihapus dari etalase toko, bersama dengan karakter Cina seperti “halal” dan “Islami”.
Pengawasan terhadap warga Utsul juga dinilai menjadi prioritas utama untuk menegakkan “ketertiban sosial” dan “menyelesaikan masalah” di kedua lingkungan tersebut. Anggota partai Utsul akan diselidiki untuk memastikan mereka bukan Muslim (Partai Komunis China secara resmi adalah ateis) dan akan menghadapi hukuman jika terbukti taat beragama.
Selain jilbab, rok panjang yang dikenakan wanita Utsul secara tradisional dilarang di sekolah dan tempat kerja, dan masjid sekarang harus memiliki anggota Partai Komunis yang duduk di komite manajemen mereka (DKM untuk Indonesia—Jernih.co) untuk tujuan pemantauan.
Langkah-langkah ini mencerminkan kebijakan yang pertama kali dikembangkan di Xinjiang dan telah diterapkan di seluruh negeri.
Pada tahun 2018, Dewan Negara Cina mengeluarkan arahan rahasia, berjudul “Memperkuat dan Meningkatkan Pekerjaan Islam dalam Situasi Baru”, yang memerintahkan penghapusan fitur Arab apa pun dari masjid, di antara banyak pembatasan lainnya. Sejak itu, masjid di daerah dan provinsi di luar Xinjiang telah dihapus kubahnya, ditutup, atau diganti dengan ubin pagoda gaya Cina.
Menurut pekerja komunitas Utsul, pelarangan jilbab ditanggapi dengan protes keras dari siswa dan keluarganya.
Larangan itu untuk sementara dicabut Selasa lalu setelah ratusan siswa di tiga sekolah menolak untuk melepas penutup kepala dan yang lainnya memboikot kelas untuk menunjukkan dukungan.
Upaya sinisikasi pemerintah telah menargetkan minoritas lain dalam beberapa tahun terakhir. Awal bulan ini protes meletus di seluruh Mongolia Dalam setelah pihak berwenang memutuskan bahwa sekolah harus berhenti mengajarkan mata pelajaran tertentu dalam bahasa Mongolia dan beralih ke bahasa Mandarin sebagai gantinya.
Huis Cina, kelompok Muslim terbesar di negara itu, juga menjadi sasaran, meskipun mereka sebagian besar berbicara bahasa Mandarin.
Pada 2018, rencana pembongkaran masjid di Ningxia memicu protes ekstensif di kalangan warga Hui, memaksa pihak berwenang untuk melakukan penundaan sementara. Tapi kubah dan menara disingkirkan di akhir tahun dan, menurut National Public Radio (NPR), penduduk setempat dipaksa untuk menandatangani surat yang mendukung “renovasi”.
Ma Haiyun, seorang profesor sejarah di Frostburg State University di Maryland, mengatakan, Xinjiang adalah “laboratorium” untuk kebijakan represif terhadap Islam yang sekarang ditiru di seluruh Cina. Ma, yang merupakan seorang Muslim Hui, menambahkan bahwa ada standar ganda yang jelas dalam sikap terhadap pakaian tradisional.
Sementara otoritas Cina menargetkan minoritas, tren baru-baru ini di kalangan milenial Cina untuk mengenakan pakaian tradisional Han Cina– yang dikenal sebagai Hanfu– telah dipuji oleh pihak berwenang.
Ma juga mengatakan bahwa menargetkan Utsul di Sanya dapat menimbulkan masalah yang sebelumnya tidak pernah ada. “Bagi wanita Utsul, mengenakan jilbab adalah tradisi yang diwariskan daripada tanda semangat religious,” kata Ma.
Pekerja komunitas Utsul setuju, mencatat bahwa pejabat lokal salah mengartikan adat sebagai “agama dipaksakan kepada anak di bawah umur”. Mereka berkata: “Agama kita mendiktekan bahwa anak perempuan yang belum menstruasi tidak harus memakai jilbab tetapi mereka memakainya karena kebiasaan, itu hanya adat, saya tidak mengerti mengapa masalah ini harus bercampur dengan agama.”
Meskipun jumlah Utsul kecil dibandingkan dengan Uygur atau Huis, yang keduanya berjumlah sekitar 10 juta, menargetkan mereka masih dapat merusak hubungan halus Cina dengan negara-negara Asia Tenggara, dengan siapa mereka memiliki ikatan budaya yang kuat.
Utsul adalah keturunan orang Cham yang dulu mendiami kerajaan Champa di Vietnam modern, di mana Islam menjadi agama dominan pada abad ke-17. Utsul juga memiliki bahasa mereka sendiri yang mirip dengan bahasa Melayu.
“Sebelum Covid-19, kami sudah biasa pergi ke Asia Tenggara untuk belajar dan berwisata, kapan pun kami di sana, ada rasa keakraban ini,” kata pekerja komunitas Utsul itu.
Ma mengatakan Malaysia dan Indonesia, keduanya negara mayoritas Muslim, telah membangun hubungan dengan Utsul dalam beberapa tahun terakhir dan mantan Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi, yang neneknya adalah seorang Utsul, telah mengunjungi Sanya beberapa kali.
Ma mengatakan bahwa jika penindasan terhadap minoritas terus berlanjut, sentimen anti-Cina di negara-negara seperti Malaysia dan Indonesia, dapat dengan mudah meluap.
“Hanya dengan menghajar kelompok kecil 10.000 Utsul [otoritas lokal] ini dapat merusak citra Cina di antara orang-orang Asia Tenggara, yang dapat mendorong pemerintah mereka untuk menjadi lebih populis dan memicu kebencian terhadap diaspora Cina,” katanya.
Akademisi yang berbasis di Maryland itu juga berpendapat bahwa menggunakan akses ke pendidikan untuk mengancam Utsul bertentangan dengan rencana Beijing untuk menjadikan Hainan sebagai zona perdagangan bebas pada tahun 2025.
“Bagaimana Anda dapat mengatakan bahwa Anda akan menjadi zona perdagangan bebas yang paling bebas dan paling toleran, ketika Anda bahkan tidak dapat menjamin para siswa ini hak dasar mereka untuk pendidikan? Menurutku itu sedikit menggelikan.” [Eduardo Baptista / South China Morning Post]
Eduardo Baptista adalah reporter Portugis-Korea yang bergabung dengan Post pada tahun 2020. Dia sebelumnya adalah seorang freelancer yang tinggal di Beijing dan Hong Kong, menulis untuk, antara lain, The Economist, CNN, dan Foreign Policy. Dia memiliki gelar sarjana sejarah dari Universitas Cambridge dan Sarjana Yenching di Universitas Peking.
