- Pidato Presiden Xi menggambarkan keinginnya menyatukan lusinan kelompok etnis menjadi satu identitas nasional.
- Presiden Xi Jinping ingin menghilangkan semua kesadaran etnis dan menginginkan kesadaran Han yang murni.
- Itu adalah pembersihan etnis dalam bentuk yang paling murni.
JERNIH — Para analis mengatakan seruan Presiden Xin Jinping agar kelompok etnis minoritas mengutamakan kepentingan bangsa memicu kekhawatiran akan kemungkinan peningkatan kebijakan represifnya pemerintah Cina terhadap minoritas.
Radio Free Asia (RFA) melaporkan pidato Presiden Xi yang menimbulkan kekhawatiran itu disampaikan dalam Konferensi Pusat Urusan Etnis di Beijing bulan lalu.
Konferensi fokus pada membimbing kelompok etnis untuk menempatkan kepentingan bangsa di atas segalanya, dan berbagi rasa kebersamaan dengan Cina. Cina memiliki 56 kelompok etnis, dengan Han sebagai mayoritas, atau 91 persen dari 1,4 miliar penduduk.
Presiden Xi mengatakan kepada para pejabat bahwa mereka harus mencegah risiko dan bahaya tersembunyi dalam urusan etnis. “Kita harus memegang landasan ideologis yang melibatkan faktor etnis, dan terus memberantas pikiran beracun tentang separatisme etnis dan ekstremisme agama,” kata Presiden Xi seperti dikutip kantor berita Xinhua.
“Kerja sama anti-terorisme internasional juga harus diintensifkan, bekerja dengan negara-negara besar, kawasan, organsiasi internasional, dan etnis minoritas Cina di luar negeri,” lanjut Presiden Xi.
Konferensi diadakah di tengah meningkatnya kritik dan sanksi negara-negara Barat atas kebijakan Beijing yang semakin represif di Xinjiang, Hong Kong, Tibet, dan Mongolia Dalam. Beijing dengan keras menolak kritik itu.
Ada 12 juta etnis Uyghur di Xinjiang, tujuh juta orang Tibet di daerah otonomi Tibet, enam juga orang Mongol di daerah otonomi Mongolia Dalam — berbasan dengan Mongolia dan Rusia.
RFA sebelumnya mendokumentasikan kebijakan pemerintah Cina mengurangi, atau bahkan menghilangkan, pendidikan budaya dan bahasa di sekolah-sekolah di Xinjiang, Tibet, dan Mongolia Dalam, yang menyebabkan gesekan komunitas lokal dengan pendatang Han.
Cina melarang Bahasa Uyghur di Xinjaing, memaksa pengajaran Bahasa Mandarin di sekolah-sekolah di Tibet yang membuat kemampuan anak-anak akan bahasa nenek moyang mereka berkurang.
Mulai September 2020, Cia melarang pendidikan Bahasa Mongolia di sekolah-sekolah di Mongolia Dalam. Sebuah kebijakan yang memicu seruan perlunya menegakan hak-hak etnis minoritas.
Kebijakan Tirani Mayoritas
Jianglin Li, seorang penulis dan peneliti independen yang ahli sejarah Tibet, mengatakan pidato Presiden Xi mengulangi pesan tujuh tahun lalu tentang penempatan semua kelompok etnis untuk mendukung komunitas bangsa Tionghoa.
Pidato terbaru itu, kata Li, menekankan penerapan kebijakan Partai Komunis meski tidak sesuai dengan realitas masyarakat etnis. Memaksa penduduk nomaden pindah ke kota, misalnya, bertentangan dengan keinginan mereka.
“Kebijakan diterapkan di bawah tirani. Hasil dari tirani semacam itu adalah melihat masalah etnis di Cina akan tetap ada,” katanya.
Menurut Li, sementara Presiden Xi membahas pelestarian bahasa etnis dalam pidatonya, tindakan mendustakan kata-katanya untk menghadirkan citra sempurna ke dunia luar dan memerangi banjir kritik yang dihadapi Cina.
“Kecuali beberapa perubahan dalam penggunaan istilah, pidato Presiden Xi menggambarkan makna sama, yaitu ingin menyatukan lusinan kelompok etnis menjadi satu identitas nasional,” kata Li. “Pendekatan agresif terhadap asimilasi etnis tetap utuh.”
Gordon Chang, kolumnis, penulis, dan pengacara, mengatakan pidato Presiden Xi dan kebijakannya membuat Cina tetap berada di jalur genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
“Kenyataannya adalah Presiden Xi Jinping ingin menghilangkan semua kesadaran etnis,” kata Chang. “Dia menginginkan kesadaran Han yang murni. Itulah pembersihan etnis dalam bentuk yang paling murni.”
Jika kebijakan yang dibahas itu diterapkan, maka akan ada penghapusan kesadaran Uyghur dan orang-orang Uyghur.
