Milisi maritim Cina yang dikenal sebagai “Little blue men”, yang tampak seperti sipil tetapi diketahui berasal dari barisan militer, terkenal sebagai kawanan kapal penangkap ikan dan kapal dagang untuk melakukan tugas-tugas pasukan militer di Laut Cina Selatan.
JERNIH—Memuncaknya ketegangan di Laut Cina Selatan yang disengketakan membuat rencana Filipina untuk mengerahkan milisi maritim melawan kehadiran kapal-kapal Cina di wilayah tersebut dapat meningkatkan risiko perang. Hal tersebut diungkapkan mantan senator Antonio Trillanes.
Trillanes, yang pernah bertugas di Angkatan Laut Filipina berkata kepada This Week in Asia bahwa sebuah milisi maritim hanya akan menciptakan lebih banyak masalah daripada solusi. Masalah pokoknya terutama soal ketidakmampuan untuk mengendalikan kekuatan, yang mengarah pada peningkatan “kemungkinan kesalahan perhitungan yang bisa memicu perang terbuka di laut”.
Hal tersebut merupakan reaksi Trillanes terhadap pernyataan pejabat Kementerian Pertahanan Filipina, yang mengatakan dalam sidang Komite Keuangan Senat pada Senin lalu, yang mengatakan mereka sedang mempelajari rencana untuk merekrut nelayan dan mengorganisasi mereka ke dalam unit milisi lintas laut yang serupa dengan yang digunakan oleh Cina.
Pasukan milisi maritim Cina yang dikenal sebagai “Little blue men”, yang tampak seperti sipil tetapi diketahui berasal dari barisan militer, terkenal sebagai kawanan kapal penangkap ikan dan kapal dagang untuk melakukan tugas-tugas pasukan militer di Laut Cina Selatan.
Mereka berpatroli di perairan, mengawasi klaim, dan mengepung serta mengganggu kapal asing yang dianggap “mengganggu” di perairan yang diklaim Cina sebagai miliknya. Laporan mengatakan kapal milisi maritim yang melakukan jenis “perang hibrida” ini dibangun dengan bala bantuan internal khusus sehingga mereka dapat menabrak kapal lain.
Menteri Pertahanan Delfin Lorenzana mengatakan kepada para senator pada sidang hari Senin, bahwa Cina menggunakan “apa yang kita sebut milisi sipil”. Dia mengatakan Filipina bermaksud untuk mengejar gagasan “bahwa beberapa nelayan kita juga akan bertindak sebagai milisi sipil untuk Angkatan Laut Filipina”, tetapi untuk melakukannya. “Kami perlu mendapatkan beberapa aset modal seperti kapal, sehingga kami juga dapat beroperasi di domain maritime,” kata Lorenzana.
Pejabat militer Filipina mengatakan milisi maritim itu akan mencontoh Citizens Armed Forces Geographical Unit, atau Cafgu yang kontroversial, yang didirikan pada tahun 1987 untuk melawan pemberontak komunis dan masih beroperasi hingga saat ini. Organisasi yang berakar pada milisi berani mati yang dibentuk oleh mantan diktator Ferdinand Marcos, itu terkenal karena pelanggaran hak asasi manusia dan pembunuhan di luar hukum.
Pada sidang tersebut, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Giovanni Carlo Bacordo mengatakan, sudah ada dana untuk mengembangkan unit maritim, yang disebutnya CAAS, untuk layanan tambahan aktif laiknya Cafgu–“Khusus untuk Angkatan Laut di utara Luzon, dan Angkatan Laut di barat.”
“Selain pendataan, mereka juga akan melindungi nelayan kita saat menjalankan bisnis di zona ekonomi eksklusif kita,” kata Bacordo. “CAAS maritim sudah ada, tapi kami baru saja mentransfernya dari kendali militer ke angkatan laut.”
Berkaitan dengan penggunaan istilah Cafgus “malang” (unfortunate),Senator Risa Hontiveros meminta pada sidang itu untuk sebutan “yang lebih netral” buat milisi maritime tersebut.
Dalam sidang senat lainnya pada hari Rabu, Brigjen Zosimo Oliveros mengatakan,”Seperti halnya ada Cafgus untuk perdesaan, juga harus ada bantuan aktif Cafgu di wilayah maritime.” Pejabat pertahanan tidak memberikan perincian tentang bagaimana milisi akan direkrut dan dilatih, jumlah dan peralatan mereka, atau seperti apa pedoman misi mereka.
Anggota Kongres Ruffy Biazon, wakil ketua Komite Pertahanan Kongres Filipina, mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa pertimbangan terpenting dalam membentuk milisi maritim adalah, “Harus ada kebijakan yang mengatur misi. Jika kebijakannya adalah secara fisik menegaskan hak-hak kita atas zona ekonomi eksklusif dan wilayah kita, yang berarti konfrontasi langsung, maka itu adalah proposal yang layak dipertimbangkan.”
“Salah satu konsep strategi Angkatan Laut adalah pengerahan armada pesisir. Kapal tempur kecil akan berpatroli di garis pantai, perairan teritoria” dan zona ekonomi eksklusif,” kata Biazon.
Tentang kebijaksaan tersebut, sekelompok nelayan mempertanyakan mengapa mereka harus dibebani dengan tugas melindungi perairan Filipina. “Angkatan Laut Filipina belum menunjukkan perlawanan terhadap agresi Cina, dan sekarang mereka menginginkan nelayan menjadi milisi maritim sebagai umpan meriam? Pertama-tama, AL harus menunjukkan kesungguhan pada mandate mereka dalam mempertahankan wilayah dan kedaulatan nasional sebelum mempertaruhkan nyawa para nelayan Filipina, ”kata Pamalakaya sa Pilipinas, federasi organisasi nelayan kecil, dalam pesan teks.
Menurut kelompok tersebut, penegakan hukum adalah tugas angkatan laut. “Mereka harus rajin berpatroli di wilayah nasional kita,”katanya. “Pemerintah seharusnya tidak meletakkan seluruh beban pertahanan eksternal pada nelayan; sebaliknya, para nelayan Filipina harus dilindungi dari gangguan apa pun oleh penjajah Cina.”
[Alan Robles / South China Morning Post]
Alan Robles telah menjadi jurnalis selama lebih dari 30 tahun dan telah menulis untuk SCMP sejak 2002. Dia koresponden asing lepas yang mengkhususkan diri dalam politik, pembangunan, urusan luar negeri, sains, lingkungan dan IT, dia memiliki kolom humor di abs-cbnnews.com dan menjalankan situs satir politik hotmanila.ph. Ia mengajar selama 12 tahun tentang media digital di Internationales Institut fuer Journalismus di Berlin.
