Menurut Taliaferro tingkat penularan corona antar-personel AS cukup signifikan.
JERNIH-Hingga saat ini banyak personel militer Amerika Serikat (AS) belum melakukan vaksinasi Corona. Pasalnya mereka menolak untuk vaksinasi Corona. Jumlah mereka yang menolak vaksinasi pun cukup besar yakni sekitar sepertiga dari jumlah total personel militer negara tersebut.
Informasi tersebut diungkap pejabat Kementerian Pertahanan Amerika Serikat, Mayor Jenderal Jeff Taliaferro dalam sidang Kongres pada Rabu (17/2/2021) lalu, yang menyebut keengganan para pasukan AS menerima vaksin itu disebabkan karena belum ada kewajiban dari Pentagon soal vaksinasi personel militer.
“Tingkat penerimaan vaksin sekitar dua pertiga. Angka tersebut didasari pada data survei awal,” kata Taliaferro.
Pernyataan Taliaferro sejalan dengan penjelasan juru bicara Kemhan AS, John Kirby, yang mengakui adanya penolakan vaksinasi corona di tubuh militer. Fenomenanya sama dengan tren penolakan vaksin yang terjadi pada masyarakat luas.
Kirby juga menyebut penolakan vaksinasi karena tidak ada aturan yang mewajibkan mereka menerima vaksinasi tersebut. Di samping itu faktor ketersediaan vaksin yang masih terbatas juga menjadi factor penyebab banyak personel militer yang belum melakukan vaksinasi.
Meski demikian, untuk penyakit tertentu Pentagon mewajibkan para personel militer melakukan sejumlah vaksinasi.
“Di militer, kami pada dasarnya mencerminkan tingkat penerimaan masyarakat Amerika,” kata Kirby kepada wartawan seperti dikutip AFP.
Pada akhir pekan ini, jelas Kirby, dijadwalkan dilakukan pemberian vaksin Corona bagi sekitar satu juta personel militer negeri Paman Sam. Untuk kepentingan itu, Menhan Lloyd Austin telah mendapatkan vaksinasi corona.
“Yang diharapkan Menhan adalah agar para pria dan wanita di kementeriannya membuat keputusan terbaik dan paling tepat untuk mereka dan kesehatan mereka serta keluarga mereka,” kata Kirby lebih lanjut.
Dengan alasan vaksin Corona masih dalam tahap penggunaan darurat, maka tidak ada kewajiban bagi personel militer untuk menerima vaksinasi tersebut.
“Ada batas nyata, secara hukum, yang kami miliki, untuk mewajibkan (vaksinasi) bagi pasukan dan keluarga mereka,” kata Kirby.
Selama ini, pemerintah menggandeng militer dan Garda Nasional membantu vaksinasi masyarakat umum. (tvl)
