Banyak pihak khawatir Garibaldi akan bernasib sama dengan kapal induk Thailand, HTMS Chakri Naruebet, yang sering dijuluki ‘kapal induk termahal yang hanya bersandar di dermaga’ karena biaya bahan bakar dan perawatan yang mencekik.
JERNIH – Langkah mengejutkan diambil Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Jakarta secara resmi mengumumkan akuisisi kapal induk Giuseppe Garibaldi melalui skema hibah dari pemerintah Italia.
Keputusan ini memicu perdebatan sengit di kalangan analis militer, apakah ini kebutuhan strategis yang mendesak bagi negara kepulauan, atau sekadar simbol prestise yang mahal di tengah badai fiskal?
Kapal tempur veteran yang mengabdi pada Angkatan Laut Italia sejak 1985 hingga 2024 ini dijadwalkan tiba di tanah air menjelang HUT TNI pada 5 Oktober mendatang. Jika terealisasi, Indonesia akan menjadi negara kedua di Asia Tenggara (setelah Thailand) dan kelima di seluruh Asia yang mengoperasikan kapal induk, bersanding dengan raksasa militer seperti China, India, dan Jepang.
Akuisisi Giuseppe Garibaldi dipandang sebagai bagian dari ambisi besar Presiden Prabowo untuk memodernisasi kekuatan bersenjata Indonesia. Sejak menjabat sebagai Menteri Pertahanan (2019-2024), Prabowo telah memimpin pengadaan jet tempur, sistem rudal, hingga kapal perang canggih.
Beni Sukadis, analis pertahanan dari Indonesia Institute for Defense and Strategic Studies (Lesperssi), menilai letak geografis Indonesia yang luas dengan jalur perairan strategis (chokepoints) sangat membenarkan kebutuhan akan kapal induk.
“Kapal seperti ini mampu mendukung berbagai operasi tempur maupun non-tempur. Kapal ini juga bisa memainkan peran signifikan dalam bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana (HADR),” ujar Beni, mengutip laporan Channel News Asia (CNA).
Giuseppe Garibaldi memiliki panjang 180 meter dan dirancang untuk mengoperasikan helikopter serta pesawat tempur dengan kemampuan mendarat vertikal (Vertical Take-Off and Landing) seperti Harrier. Namun, kapal ini memiliki keterbatasan teknis.
Kapal induk ini tidak dilengkapi katapult untuk meluncurkan jet tempur konvensional seperti F-14 atau J-15T. Saat ini, Indonesia belum memiliki pesawat tempur yang mampu mendarat secara vertikal, yang membatasi efektivitas tempurnya melawan kapal induk yang lebih modern milik China di Laut China Selatan.
Indonesia juga harus mengeluarkan bisa besar untuk retrofit. Meski didapat secara hibah, Indonesia harus menanggung biaya pemulihan kondisi operasional. Total paket akuisisi, sistem pendukung, hingga helikopter pengangkut diperkirakan mencapai USD 1 miliar (sekitar Rp15,7 triliun).
Kritik tajam datang dari pakar kebijakan publik Universitas Padjadjaran, Jannus TH Siahaan. Ia memperingatkan bahwa biaya operasional tahunan kapal ini bisa mencapai USD 50 juta hingga USD 80 juta (Rp785 miliar – Rp1,2 triliun).
“Menerima hibah Garibaldi di tengah badai fiskal nasional mencerminkan ambisi yang tidak berpijak pada realitas. Selama masa transisi pelatihan kru yang memakan waktu bertahun-tahun, efektivitas tempurnya nol, sementara biaya perawatan terus berjalan setiap detik,” tulis Jannus dalam opininya.
Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali menyatakan bahwa kapal ini kemungkinan besar akan digunakan untuk misi kemanusiaan, mengingat daya jangkaunya yang mencapai 7.000 mil laut. Namun, Abdul Rahman Yaacob dari Rabdan Security & Defence Institute (RSDI) meragukan dalih tersebut.
“Negara tetangga dan kekuatan eksternal kecil kemungkinan melihat kapal induk sebagai alat penanggulangan bencana. Di wilayah yang sensitif terhadap dinamika keseimbangan kekuatan, akuisisi ini pasti diinterpretasikan melalui kacamata militer,” ungkap Rahman.
Namun, Khairul Fahmi dari ISESS menilai Garibaldi tidak akan memicu perlombaan senjata karena usianya yang sudah 40 tahun dan kemampuannya yang terbatas. Ia menyarankan agar kapal ini dimodifikasi untuk mengoperasikan drone pengintai guna memberantas pencurian ikan dan penyelundupan.
Banyak pihak khawatir Garibaldi akan bernasib sama dengan kapal induk Thailand, HTMS Chakri Naruebet, yang sering dijuluki “kapal induk termahal yang hanya bersandar di dermaga” karena biaya bahan bakar dan perawatan yang mencekik.
Meski demikian, analis menilai Indonesia memiliki urgensi strategis yang lebih kuat dengan 17.000 pulaunya. Memulai dengan kapal bekas seperti Garibaldi dianggap sebagai langkah “belajar dengan biaya awal yang lebih rendah” sebelum Indonesia benar-benar berkomitmen pada kapal induk yang lebih besar dan canggih di masa depan.
Garibaldi mengubah cara Indonesia merespons intrusi di wilayah laut perbatasan termasuk dengan Natuna. Garibaldi bertindak sebagai Pusat Komando Bergerak, markas terapung yang bisa mengoordinasikan puluhan kapal cepat rudal dan fregat di tengah laut, tanpa harus bergantung pada pangkalan di darat.
Selain itu, sebagaimana disarankan pengamat, modifikasi Garibaldi untuk meluncurkan drone intai (UAV) akan membuat pengawasan terhadap kapal-kapal ilegal menjadi 24 jam penuh di area yang sangat luas. Yang jelas, kehadiran kapal induk ini juga memberikan sinyal psikologis bahwa Indonesia serius menjaga zona ekonomi eksklusifnya (ZEE).
Secara teknis, Indonesia kini memiliki “Pangkalan Udara Terapung” yang meningkatkan jangkauan radar dan perlindungan udara bagi kapal-kapal perang lainnya. Tanpa kapal induk, kapal fregat rentan terhadap serangan udara jika berada jauh dari daratan.
Namun, tantangan terbesarnya adalah Kapal Pengawal. Sebuah kapal induk tidak boleh berlayar sendirian; ia harus dikawal minimal dua fregat dan satu kapal selam sebagai pelindung. Ini berarti operasional Garibaldi akan menyerap sebagian besar aset terbaik TNI AL dalam satu gugus tugas.
