Mengabaikan HAM hanya akan melanggengkan siklus kekerasan yang dapat mengorbankan masyarakat sipil dan aparat keamanan.
JAKARTA – Pernyataan Ketua MPR RI, Bambang Soestayo, yang meminta pemerintah menumpas habis kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua tanpa memperhatikan hak asasi manusia (HAM), mendapatkan kritikan Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid.
“Kami sangat menyayangkan pernyataan Ketua MPR RI yang mengesampingkan HAM. Pernyataan itu berpotensi mendorong eskalasi kekerasan di Papua dan Papua Barat,” ujar Usman di Jakarta, Selasa (27/4/2021).
Menurut dia, HAM merupakan kewajiban konstitusi sehingga harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan negara. Karena itu, mengesampingkan HAM, bukan hanya melawan hukum internasional, tetapi juga tindakan yang inkonstitusional.
Usman mendesak negara menegakkan prinsip negara hukum dan HAM dengan menemukan dan mengadili pelaku penembakan Kepala Badan Intelijen Nasional Daerah (Kabinda) Papua, Brigjen TNI I Gusti Putu Danny.
Menurutnya, insiden tersebut harus menjadi yang terakhir dan tidak boleh dijadikan pembenaran untuk memperluas pendekatan keamanan yang selama ini terbukti tidak efektif menyelesaikan masalah di Papua.
Ia menjelaskan, mengabaikan HAM hanya akan melanggengkan siklus kekerasan yang dapat mengorbankan masyarakat sipil dan aparat keamanan.
“Belajar dari pengalaman Aceh dengan mengevaluasi pendekatan keamanan di Papua, agar setiap kebijakan yang diterapkan negara harus selalu menghormati HAM,” katanya.
Di sisi lain, melabeli KKB Papua sebagai kelompok teroris hanya akan mendorong eskalasi konflik, sebab tak sesuai prinsip negara hukum, sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945.
“Untuk tindakan kriminal bersenjata yang dilakukan oleh aktor non-negara, sebaiknya tetap diproses dengan pendekatan hukum yang dilakukan secara efektif, imparsial, terbuka dan memenuhiasas peradilan yang adil dengan tetap menghindari penggunaan hukuman mati,” kata dia.
Sebelumnya, Bamsoet meminta aparat keamanan tak perlu ragu menurunkan kekuatan penuh dan menumpas habis KKB di Papua. Menurutnya, urusan HAM bisa dibicarakan belakangan.
“Saya meminta pemerintah dan aparat keamanan tidak ragu dan segera turunkan kekuatan penuh menumpas KKB di Papua yang kembali merenggut nyawa. Tumpas habis dulu. Urusan HAM kita bicarakan kemudian,” katanya.