JERNIH — Pemerintah Amerika Serikat secara resmi memasukkan raksasa korporasi China—Alibaba, BYD, dan Baidu—ke dalam daftar hitam (blacklist) perusahaan yang dituduh mendukung militer Beijing. Langkah agresif Pentagon ini memperluas cakupan sanksi yang kini mulai menyasar merek-merek komersial paling populer dan paling sukses di Negeri Tirai Bambu.
Pembaruan daftar yang dirilis oleh Departemen Pertahanan AS (Pentagon) pada Senin (8/6/2026) waktu setempat ini diprediksi bakal merusak kembali hubungan diplomasi (detente) yang rapuh antara Washington dan Beijing.
Kedutaan Besar China di Washington, DC, langsung melayangkan protes keras dan mengutuk kebijakan tersebut sebagai tindakan “diskriminatif” serta bukti nyata pemerintah AS telah mengeksploitasi konsep keamanan nasional secara berlebihan.
Daftar hitam bernama “Chinese military companies” yang dibentuk sejak 2021 ini mengalami lonjakan drastis. Pentagon mencatat saat ini ada 188 perusahaan yang masuk daftar, naik signifikan dari 134 perusahaan pada tahun 2025.
Berdasarkan aturan ketat yang akan berlaku efektif akhir bulan Juni 2026, perusahaan yang masuk daftar ini beserta seluruh entitas di bawah kendalinya akan menerima sanksi berat. Sanksinya biasanya larangan untuk dipertimbangkan atau terlibat dalam pengadaan kontrak pertahanan dan militer Amerika Serikat.
Pentagon mendefinisikan perusahaan-perusahaan ini sebagai entitas yang dimiliki atau dikendalikan oleh militer China, atau berkontribusi pada strategi Military-Civil Fusion (fusi sipil-militer)—sebuah strategi Beijing yang meleburkan inovasi riset komersial demi kepentingan pertahanan. Perusahaan yang dicap wajib memiliki atau menjalankan sebagian basis operasionalnya di dalam wilayah teritori AS.
Dalam dokumen pembaruannya, Pentagon menuduh Alibaba (raksasa e-commerce), BYD (raksasa mobil listrik/EV), dan Baidu (raksasa mesin pencari internet) menyokong modernisasi militer China melalui afiliasi erat mereka dengan Komisi Pengawasan dan Administrasi Aset Milik Negara serta Kementerian Industri dan Teknologi Informasi China.
Bantahan Keras Korporasi
Alibaba dan Baidu langsung merilis pernyataan resmi yang menegaskan bahwa tuduhan pemerintah Amerika Serikat sama sekali tidak berdasar.
“Tidak ada basis kuat atas pencantuman ini. Alibaba bukanlah perusahaan militer China dan bukan bagian dari strategi fusi sipil-militer mana pun. Kami akan mengambil semua tindakan hukum yang tersedia terhadap upaya yang salah dalam merepresentasikan perusahaan kami,” tegas juru bicara Alibaba.
Senada dengan Alibaba, pihak Baidu menyatakan tidak ada pembenaran yang kredibel atas kebijakan sepihak tersebut.
“Saran yang menyebut Baidu sebagai perusahaan militer sepenuhnya tidak berdasar. Kami tidak akan ragu untuk menggunakan semua opsi yang tersedia (jalur hukum) untuk menghapus nama perusahaan dari daftar tersebut,” tulis juru bicara Baidu. Sementara itu, pihak BYD dilaporkan belum memberikan respons instan terkait masalah ini.
Selain ketiga raksasa tersebut, AS juga memasukkan beberapa perusahaan teknologi canggih lainnya, termasuk RoboSense Technology (perusahaan AI dan robotika berbasis di Shenzhen) serta Unitree Robotics yang berbasis di Hangzhou. Langkah ini meniru kebijakan tahun lalu saat AS memasukkan Tencent (pemilik aplikasi WeChat) ke dalam daftar serupa.
Anggota parlemen dari Partai Republik, John Moolenaar, yang menjabat sebagai Ketua Komite Strategis DPR AS urusan Kompetisi dengan Partai Komunis China, meminta pemerintah mengambil tindakan yang jauh lebih radikal.
Moolenaar mendesak agar seluruh produk dari perusahaan-perusahaan tersebut segera didepak dari rantai pasok AS. “Setiap perusahaan yang terdaftar dan diperdagangkan secara publik di bursa efek AS harus segera di-delisting (dicopot),” cetusnya.
Namun, kebijakan “sapu bersih” yang dilancarkan AS ini diragukan efektivitasnya oleh Dennis Wilder, pakar keamanan nasional sekaligus mantan analis China di CIA dan Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih. Menurut Wilder, sanksi yang terlalu luas justru berpotensi menjadi bumerang bagi korporasi AS sendiri.
“Meskipun ini membuat beberapa perusahaan AS waspada, faktanya banyak perusahaan AS yang sudah memiliki hubungan bisnis sangat dalam dengan entitas-entitas (China) tersebut. Mereka tidak akan melepaskannya begitu saja kecuali ada penalti nyata jika melakukan kesepakatan komersial. Sanksi yang cakupannya terlalu luas seperti ini adalah sanksi yang tidak akan bekerja. Kecuali AS benar-benar siap untuk memutus hubungan (decouple) total dari ekonomi China, sanksi ini hanyalah sebuah pertunjukan teatrikal (performative),” tambah Wilder.