Ada enam arahan Jokowi, pertama dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 sebagaimana sudah dijadwalkan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 mendatang untuk pemungutan suara.
JERNIH – Presiden ingin memastikan bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sesuai dengan jadwal dan tepat waktu reguler lima tahunannya.
Demikian dikatakan Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari, usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Senin (30/5).
Hasyim menjelaskan, ada enam arahan Jokowi, pertama dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 sebagaimana sudah dijadwalkan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 mendatang untuk pemungutan suara.
Kedua, Presiden akan memerintahkan sejumlah menteri yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu untuk memberikan dukungan penuh kepada KPU.
Para menteri yang dimaksud yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung.
Baca Juga: Kenali Ini Gejala Awal Cacar Monyet
“Semuanya akan ditugaskan oleh Presiden memberikan dukungan sepenuhnya kepada KPU, terutama untuk dukungan anggaran dan personel serta logistik Pemilu,” kata dia.
Kemudian arahan ketiga, seluruh jajaran KPU, baik KPU Pusat, provinsi, kabupaten/kota, maupun segenap penyelenggara pemilu, agar menjaga dan meningkatkan kualitas Pemilu.
Beberapa indikator kualitas pemilu, di antaranya, meningkatnya partisipasi pemilih yang terlibat dalam pemilu, meningkatnya kualitas pendidikan pemilih, dan meningkatnya kualitas tata kelola pemilu di lingkungan KPU.
Keempat, mengingatkan KPU agar selalu berhati-hati dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemilu karena penyelenggaraan pemilu itu politis.
Karena itu, Presiden Jokowi mengingatkan agar jangan sampai aspek teknis menjadi isu-isu politik yang tidak terkendali, misalnya topik tentang pendaftaran pemilih, tata kerja penyelenggaraan pemilu, pemungutan suara sampai rekapitulasi, dan penetapan hasil pemilu secara nasional.
Kelima, terkait dengan kampanye, Presiden dan KPU berpandangan bahwa sebisa mungkin kampanye dipersingkat agar lebih efisien dan tidak menimbulkan masalah di tengah masyarakat yang berlama-lama, sehingga kampanye akan dilangsungkan dalam durasi 90 hari.
“Titik temunya adalah kampanye pada durasi 90 hari. Ini juga nanti akan berimplikasi pada pengadaan dan distribusi logistik, terutama surat suara dan formulir,” katanya.
Keenam, Presiden akan mengerahkan seluruh aparat negara guna mendukung kelancaran proses produksi dan distribusi logistik sampai ke tempat pemungutan suara (TPS), terutama logistik utama berupa surat suara, formulir pemungutan suara, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara.
Olehnya itu, Jokowi berharap agar logistik pada pemilu adalah produk dalam negeri.