Gubernur Pennsylvania menyebut gugatan Trump ‘memalukan’
JERNIH– Pemilihan presiden AS tinggal bergantung pada salah satu dari empat negara bagian yang menjadi medan pertempuran. Setelah pemungutan suara sepenuhnya ditutup, kini yang tertinggal hanya penghitungan suara.
Negara Bagian Wisconsin dan Michigan terlihat mendukung penantang Presiden Donald Trump, Joe Biden dari Demokrat, memberikan mantan wakil presiden itu dorongan substansial menuju 270 suara elektoral yang dia butuhkan untuk berkantor di Gedung Putih.
Suara masih dihitung di Pennsylvania, North Carolina, Georgia dan Nevada. Para pengamat tengah dengan jeli melihat apa hasil dari negara-negara bagian tersebut. Pasalnya, kemenangan di salah satu dari mereka akan mendorong Biden ke garis finis. Suara masih dihitung di negara bagian lain, termasuk Alaska, yang secara luas diasumsikan adalah kantong suara bagi Trump.
Berikut ini yang terjadi hingga semalam :
Gubernur Pennsylvania menyebut gugatan pemungutan suara Trump ‘memalukan’
Gubernur Pennsylvania Tom Wolf menyebut upaya Presiden AS Donald Trump untuk menghentikan penghitungan surat suara di negara bagian itu “salah” dan “bertentangan dengan prinsip paling dasar demokrasi kita”. Trump, yang berusaha mencegah kemungkinan kemenangan saingannya dari Demokrat, Joe Biden, di negara bagian itu — yang akan memberi Biden 270 suara yang dia butuhkan untuk meraih kursi kepresidenan– mengajukan gugatan pada hari Rabu.
Wolf, yang juga seorang Demokrat, menyebut langkah hukum presiden “sangat memalukan” dan bersumpah bahwa pemerintahnya akan “melawan setiap upaya untuk mencabut hak pemilih”. “Biar saya perjelas: di Pennsylvania setiap suara akan dihitung,” kata dia, keras.
Kembali bergabung dengan Perjanjian Iklim Paris dan WHO
Biden mengatakan dia akan bergabung kembali dengan Perjanjian Iklim Paris, demikian pula Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), jika dia memenangkan kursi kepresidenan.
Setelah AS di bawah pemerintahan Trump secara resmi menarik diri dari Perjanjian Iklim Paris, kemarin Joe Biden mengatakan dalam sebuah tweet bahwa pemerintahan Biden akan bergabung kembali dengan perjanjian tersebut.
Dengan beberapa negara bagian yang masih menjadi medan pertempuran Pemilu, ini jelas komitmen Biden untuk berjalannya multilateralisme dan memerangi perubahan iklim dari pemerintahan baru. Trump juga telah menarik AS dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Biden mengatakan dia juga akan membatalkan keputusan ini pada bulan Mei.
Singapura peringatkan risiko ekonomi dari AS yang terpecah
Hasil pemilihan presiden AS mungkin masih diragukan, tetapi siapa pun yang menang harus menyatukan negara untuk beradaptasi dengan tantangan globalisasi dan digitalisasi atau mengambil risiko tekanan balik yang begitu parah sehingga dapat merusak sistem ekonomi global, Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Chan Chun Sing memperingatkan pada hari Kamis, sebagaimana laporan Bloomberg.
Jika tidak, “Akan ada dorongan melawan globalisasi dan sistem ekonomi dunia bisa retak atau terpecah karena itu,” kata Chan. “Salah satu tantangan terbesar bagi AS ke depan adalah bagaimana mempertahankan kepemimpinannya di dunia dengan memobilisasi mitra yang berpikiran sama untuk bekerja sama dalam menegakkan dan memperbarui tatanan ekonomi dan keamanan global.”
Langkah awal apa soal Cina yang mungkin diambil pemerintahan Biden?
Hasil pemilihan presiden tetap menjadi pertanyaan terbuka, tetapi analis sudah memperkirakan dampak dari pemerintahan Biden yang potensial—dikombinasikan dengan Senat yang dipegang Republik— pada kebijakan AS terhadap Cina.
Eric Sayers, rekan senior di Center for a New American Security, mengemukakan di Twitter bahwa hasil seperti saat ini akan memperlihatkan kelanjutan pada tekanan yang dilakukan saat ini terhadap Beijing. Akan ada keinginan untuk mengambil “tindakan yang lebih keras lagi…(terhadap Hong Kong dan Xinjiang) dan menyebarkan pendekatan kompetitif yang lebih multilateral ke Cina”.
Sayers, yang sebelumnya bertugas di Komando Indo-Pasifik AS, memperkirakan bahwa akan ada keselarasan yang lebih besar antara Kongres dan pihak eksekutif dalam masalah hak asasi manusia. “Seorang menteri keuangan Biden kemungkinan akan lebih cenderung menggunakan alat-alat di Departemen Keuangan untuk tujuan ini. Bersiaplah untuk yang ini.”
Kongres akan memberi tahu tim transisi Biden tentang kebijakan yang tidak ingin dilihatnya kembali, termasuk Huawei Technologies dan pembatasan visa pada peneliti terkait PLA, tambahnya.
Senat Republik juga berarti bahwa opsi Biden untuk pemilihan kabinet mungkin dibatasi. Mantan penasihat keamanan nasional Susan Rice, target lama kritik Partai Republik yang sering disebut sebagai pilihan alami untuk menteri luar negeri, kemungkinan akan ditolak oleh Republikan, demikian pengamat Bill Bishop lewat tweet.
Rice menjabat sebagai penasihat keamanan nasional dalam pemerintahan Obama, dari 2013 hingga 2017. Tahun lalu, dia bertengkar dengan diplomat Cina, Zhao Lijian, menyebut Zhao sebagai “aib rasis” setelah Zhao, dalam membela kebijakan Cina soal Xinjiang, men-tweet apa yang disebutnya “stratifikasi rasial” di Washington. Zhao, yang saat itu menjabat sebagai wakil kepala misi kedutaan besar Cina di Pakistan, sekarang menjadi Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Cina. [South China Morning Post]