BALI – Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) kembali membuat inovasi penanganan violent extremism atau ekstremisme kekerasan dan deradikalisasi lintas negara. Selain memperkuat sinergi antar negara, Indonesia bersama negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) menggandeng badan-badan internasional dengan digelarnya “Bali Work Plan 2019-2025 Multi-Sectoral Task Force (MTF) and ASEAN Partners Meeting” di The Hilton Nusa Dua Resort, Bali, 11-12 Desember 2019.
Kepala BNPT, Komjen Pol Suhardi Alius mengata Bali Work Plan merupakan upaya Indonesia bersama seluruh negara ASEAN, menggandeng badan-badan internasional untuk membicarakan masalah yang sangat mendasar berkaitan dengan violent extremism dan deradikalisasi.
“Ini masalah-masalah dunia harus mendapat atensi dengan baik, sehingga keterlibatan badan internasional ini akan lebih memaksimalkan penanganan violent extremism dan deradikalisasi lintas negara,” ujarnya di Bali, Kamis (12/12/2019).
Ia menjelaskan, saat ini permasalahan violent extremism menjadi masalah yang sangat aktual, sehingga keterlibatan badan internasional seperti ASEAN USAID Office, UN Misson, Unicef, ILO, IOM, UNOCT, UNODC, UN Women,dan lain-lain, sangat dibutuhkan.
“Melalui forum inilah sinergi dan langkah-langkah disusun dalam rangka menangani violent extremism,” katanya.
Suhardi menegaskan, sinergi sangat penting. Sebab untuk menangani violent extremism, Indonesia tidak bisa memecahkan masalah sendiri. “Kita butuh teman, butuh organisasi yang bisa sama-sama menata, memecahkan masalah tersebut. Bukan hanya negara, tetapi juga organsiasi internasional termasuk civil society. Peran mereka sangat penting karena mereka lebih tahu yang terjadi di tengah masyarakat dan itu sangat membantu,” kata dia.
“Kalau masalahnya gak bisa kita selesaikan dengan cepat, akan menambah masalah baru. Hasil forum ini akan langsung disinergikan dalam pelaksanaan penanganan violent extremism, baik Indonesia maupun organisasi internasional, termasuk pendanaan masing-masing,” Suhardi menambahkan.
Senada dengan itu, Deputi Kerjasama Internasional BNPT, Andhika Chrisnayudhanto, menjelaskan Bali Work Plan 2019-2025 merupakan inisiatif Indonesia melalui pembahasan yang intensif dalam mekanisme SOMTC, telah diadopsi pada pertemuan ke-13 ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) di Thailand, November 2019 lalu.
“Bali Work Plan ini merupakan Work Plan yang bersifat lintas sektoral dan lintas pilar terbesar di ASEAN di mana penyusunan dan implementasinya melibatkan 20 Badan sektoral, organ, dan entitas ASEAN terkait di bawah tiga Pilar ASEAN,” katanya.
Ia mengatakan, pertemuan konsultasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai Bali Work Plan kepada seluruh ASEAN Partners, sekaligus mengajak bersama-sama untuk berkolaborasi dalam implementasinya.