“Apa mungkin pak Prabowo menunda naik takhta? Atau apa mungkin Ibu Mega menunda putrinya naik takhta?” ujar Inas.
JERNIH-Partai Hanura, melontarkan tantangan kepada Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar untuk membuka big data yang dijadikan dasar penundaan Pemilu 2024. Pasalnya, dia mengklaim kalau masyarakat menginginkan agar hajatan demokrasi itu ditunda saja.
Wakil Ketua Dewan Penasehat Partai Hanura, Inas Nasrullah Zubir menilai, kalau big data yang diklaim Muhaimin masih samar. Makanya, Ketua Umum PKB itu harus bisa membuktikan kalau data besar yang dimiliki sebagai dalih penundaan Pemilu harus diungkap.
“Jika Cak Imin mengatakan bahwa terdapat 100 juta subjek akun di media sosial di dalam big data yang mana 60 persennya mendukung penundaan pemilu, maka Cak Imin harus mengungkapkan big data-nya siapa?” kata Inas.
Soalnya, wacana penundaan Pemilu jika benar dilakukan cuma menguntungkan Muhaimin dan kader PKB di dalam jajaran kabinet, yang berimbasa pada perpanjangan masa jabatan di dalam Kabinet Indonesia Maju. Meski begitu, usulan itu bakal sulit dilaksanakan sebab banyak pihak menolak penundaan Pemilu termasuk Hanura. Apalagi, soal ini bertentangan dengan konstitusi.
“Wacana tetap saja wacana dan sulit untuk diwujudkan karena bertentangan dengan konstitusi NKRI, oleh karena itu Hanura tidak setuju dengan wacana cak Imin tersebut,” kata Inas menyatakan sikap partainya.
Selanjutnya, jika PKB termasuk PAN dan Golkan ingin mengamandemen UUD 1945 melalui fraksi-fraksinya di DPR RI, bukan perkara mudah. Sebab dua partai besar yakni PDIP dan Gerindra mau mengikuti arus politik yang sedang digiringkan itu.
“Apa mungkin pak Prabowo menunda naik takhta? Atau apa mungkin Ibu Mega menunda putrinya naik takhta?” ujar Inas.
Sebab elektabilitas antara Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo selalu berada di posisi tertinggi berdasar hasil survey, ada upaya penggiringan opini bahwa Pilpres 2024 hanya diikuti dua nama tadi saja. Dari sinilah, Muhaimin mulai membeberkan informasi dari dua sumber yakni hasil survey dan media sosial, kalau masyarakat menginginkan Pemilu ditunda. []