Ada tiga vaksin dari perusahaan asal China yang telah memasuki tahap uji klinis fase ketiga. Uji klinis digelar di Bandung.
JERNIH-Komisi VIII DPR Yandri Susanto meminta pemerintah memastikan vaksin Covid-19 yang akan digunakan masyarakat Indonesia benar-benar aman dan halal. yang akan dipakai di Indonesia nanti aman dan halal bagi masyarakat. Vaksin tersebut termasuk vaksin Sinovac dari China yang tengah diuji klinis di Jawa Barat.
“Pastikan vaksin yang akan digunakan di Indonesia benar-benar aman, termasuk Sinovac yang berasal di Cina, termasuk halalnya,” kata Yandri dalam rapat kerja dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Kompleks DPR/MPR, Jakarta, Kamis (3/9).
Saat ini ada tiga vaksin dari perusahaan asal China yang telah memasuki tahap uji klinis fase ketiga. Adapun ketiga perusahaan itu yakni Sinovac Biotech Ltd, China National Biotec Group Sinopharm, dan CanSino.
Pemerintah tengah menggelar uji klinis vaksin Sinovac. Sebanyak 1.620 relawan siap menjalani uju klinis yang dilaksanakan di enam lokasi seluruhnya di kota Bandung. Uji klinis sudah dimulai 14 Agustus lalu. Vaksin ini ditargetkan akan mulai diproduksi Januari-April 2014.
Sedangkan Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily mengatakan pemerintah perlu menetapkan standar harga vaksin corona yang nantinya diproduksi massal.
Ace khawatir masalah vaksin Covid ini akan digunakan kelompok tertentu sebagai alat bisnis di Indonesia.
“Ini jadi perdebatan di publik soal vaksin ini, jangan sampai terkesan bahwa vaksin ini jadi alat bisnis,” kata Ace.
Hingga saat ini pemerintah belum dapat menentukan patokan harga vaksin Covid-19. Pemerintah bahkan akan memberikan kewenangan penetapan harganya kepada penjual untuk jenis vaksin mandiri.
Sementara Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) Erick Thohir menyebut pemerintah menyediakan vaksin gratisyang sepenuhnya akan ditanggung oleh pemerintah.
Disamping vaksin gratis diijinkan pula peredaran vaksin mandiri , sedangkan vaksin mandiri, namun belum ditetapkan berapa harga yang harus dikeluarkan oleh masyarakat.
“Harga itu dinamikanya tinggi, tergantung masing-masing penjual yang tetapkan (harga) bukan saya, tapi penjualnya. Karena itu, vaksin Merah Putih harus kami buat supaya kalau negara lain mau beli vaksin, kami tetapkan harga. Kalau hari ini kami tidak tetapkan harga,” Erick usai rapat bersama IDI dan PPNI, Kamis (3/9/2020). (tvl)