Berakhirnya pakta ini menandai untuk pertama kalinya dalam lebih dari 50 tahun, dua kekuatan nuklir terbesar dunia beroperasi tanpa batasan jumlah hulu ledak dan rudal strategis yang mengikat secara hukum.
JERNIH – Dunia kini berada di ambang ketidakpastian keamanan paling mencekam sejak era Perang Dingin. Tepat setelah tengah malam pada 5 Februari 2026, perjanjian New START (New Strategic Arms Reduction Treaty), yang merupakan benteng hukum terakhir pembatas senjata nuklir antara Amerika Serikat dan Rusia, resmi dinyatakan kedaluwarsa tanpa adanya kesepakatan pengganti.
Berakhirnya pakta ini menandai untuk pertama kalinya dalam lebih dari 50 tahun, dua kekuatan nuklir terbesar dunia beroperasi tanpa batasan jumlah hulu ledak dan rudal strategis yang mengikat secara hukum.
Sejarah mencatat bahwa New START ditandatangani pada 8 April 2010 di Praha oleh Presiden AS Barack Obama dan Presiden Rusia Dmitry Medvedev. Perjanjian ini menetapkan batasan ketat bagi kedua negara untuk memangkas jumlah hulu ledak nuklir strategis yang dikerahkan hingga menjadi 1.550 unit, serta membatasi jumlah peluncur dan misil balistik antarpeluncuran.
Sejak diberlakukan, kedua negara sempat menunjukkan kemajuan dengan rutin melakukan pertukaran data dua kali setahun dan inspeksi langsung di lokasi. Namun, partisipasi Rusia mulai goyah pada Februari 2023 akibat ketegangan perang di Ukraina, meskipun saat itu Moskow mengklaim akan tetap mematuhi batasan jumlah yang ditetapkan. Kepatuhan ini sangat krusial karena berhasil membantu dunia menyusutkan stok nuklir global dari sekitar 70.400 hulu ledak pada tahun 1986 menjadi sekitar 12.500 unit saat ini.
Hal ini diperparah oleh rencana Presiden Donald Trump untuk mempercepat kapabilitas pertahanan rudal canggih Amerika di bawah proyek ‘Golden Dome’. Di sisi lain, Presiden Vladimir Putin juga telah mengungkapkan kepemilikan sistem senjata baru yang mengerikan, termasuk rudal jelajah bertenaga nuklir Burevestnik dan drone bawah laut bertenaga nuklir Poseidon. Kombinasi dari ambisi kedua pemimpin ini menciptakan lingkungan strategis global yang sangat eksplosif dan tidak stabil.
Runtuhnya New START juga menebar kekhawatiran menjelang Konferensi Peninjauan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) tahun 2026. Alih-alih menunjukkan kemajuan dalam pelucutan senjata, negara-negara pemilik nuklir justru terlihat melakukan hal sebaliknya, yang dapat melemahkan kredibilitas NPT di mata negara-negara non-nuklir.
Kondisi darurat ini langsung direspons organisasi Bulletin of the Atomic Scientists dengan memajukan jarum Jam Kiamat (Doomsday Clock) menjadi 85 detik menuju tengah malam, posisi paling berbahaya dalam sejarah kemanusiaan.
Presiden dan CEO Bulletin of the Atomic Scientists, Alexandra Bell, memberikan peringatan keras terkait situasi ini. Menurutnya, kegagalan diplomasi ini adalah sinyal bahwa dunia sedang kehabisan waktu untuk mencegah bencana.
“Pesan Jam Kiamat sudah terang benderang. Risiko katastrofe terus meningkat, kerja sama menurun, dan kita sedang berkejaran dengan waktu. Komunitas global harus menuntut tindakan cepat dari para pemimpin mereka,” tegas Alexandra Bell dalam pernyataan resminya.
Perubahan waktu jam ini diputuskan oleh Dewan Keamanan dan Sains dengan melibatkan delapan peraih Nobel, yang mempertimbangkan berbagai faktor ancaman di tahun 2026, termasuk teknologi kecerdasan buatan (AI) yang disruptif, krisis iklim yang kian parah, serta ancaman nuklir yang kembali menghantui. Di dalam daftar ancaman apokaliptik tersebut, risiko perang nuklir menempati posisi yang paling menonjol.
Senada dengan Bell, Jon B. Wolfsthal, Direktur Risiko Global di Federasi Ilmuwan Amerika (FAS), menyoroti hilangnya kontrol ini sebagai langkah mundur yang fatal. Ia menyayangkan kecenderungan negara-negara besar yang kembali mengandalkan kekuatan nuklir sebagai alat intimidasi.
“Para pemimpin negara harus mempelajari kembali pelajaran Perang Dingin—bahwa tidak ada pemenang dalam perlombaan senjata nuklir. Satu-satunya cara untuk mengurangi bahaya adalah melalui perjanjian yang mengikat untuk membatasi ukuran arsenal mereka,” ujar Wolfsthal.
Secara teknis, berakhirnya New START memungkinkan Washington dan Moskow untuk meningkatkan jumlah hulu ledak yang dikerahkan masing-masing sebesar 110% dan 60% hanya dalam hitungan bulan. Rusia, melalui Presiden Vladimir Putin, sebenarnya telah melemparkan tawaran untuk tetap mematuhi batasan angka hulu ledak secara sukarela hingga tahun 2027 sebagai masa transisi.
Namun, posisi Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump masih belum memberikan kepastian. Trump bersikeras bahwa setiap perjanjian baru di masa depan harus menyertakan Tiongkok, sebuah syarat yang dinilai banyak ahli sulit terealisasi dalam waktu dekat.
“Jika perjanjian ini berakhir, maka berakhirlah sudah,” ujar Trump dalam pernyataan terakhirnya kepada media. Ia menambahkan bahwa dirinya lebih memilih pengganti yang “lebih baik” yang idealnya mencakup kekuatan nuklir global lainnya.
Kini, bola panas berada di tangan Gedung Putih. Tanpa adanya verifikasi lapangan dan pertukaran data yang selama ini diatur dalam New START, transparansi kekuatan militer global menjadi gelap, meningkatkan risiko salah paham yang bisa memicu perang nuklir yang tidak diinginkan oleh siapapun.