JERNIH — Di tengah gejolak ketegangan geopolitik global yang mengancam pasokan energi dunia, Pemerintah Indonesia resmi mengeksekusi tahap pertama impor minyak mentah dari Rusia. Sebanyak 770.000 barel minyak asal Negeri Beruang Merah telah direalisasikan sebagai langkah awal dari total komitmen jumbo mencapai 150 juta barel.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa langkah diplomasi energi ini dieksekusi langsung oleh instansi pemerintah melalui Badan Layanan Umum (BLU) Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas).
Langkah penugasan khusus ini mengacu pada Keputusan Presiden (Keppres) No. 26/2026 tentang Pengadaan Bahan Bakar Minyak, yang memberi kewenangan kepada badan usaha dan Lemigas untuk melakukan impor pasokan energi secara fleksibel.
“Sudah kita lakukan impor tahap pertama, dilakukan oleh Pemerintah NKRI dan diperintahkan lewat Lemigas,” ujar Bahlil saat ditemui di Jakarta International Convention Center (JICC), Selasa (21/7/2026).
Keputusan mengambil minyak dari Rusia kerap menjadi sorotan sensitif di tingkat global. Namun, Bahlil menegaskan bahwa prioritas utama pemerintah adalah menjaga ketahanan dan cadangan stok Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam negeri tanpa intervensi pihak luar.
Ia menekankan bahwa Indonesia memegang teguh asas politik luar negeri bebas aktif. Selama transaksi tidak melanggar hukum dan aturan internasional, pemerintah tidak ragu mencari sumber pasokan paling menguntungkan.
“Kedaulatan bangsa tidak boleh diintervensi oleh negara lain. Kita lagi butuh, dan pemerintah berkepentingan menjaga stok cadangan BBM kita. Saya tidak mau pusing mau ambil dari mana, yang penting tidak melanggar aturan. Titik,” tegas Bahlil.
Meski belum bersedia membeberkan detail besaran harga per barelnya, Bahlil memberi sinyal kuat bahwa nilai keekonomian minyak dari Rusia jauh lebih menguntungkan bagi kas negara. “Jangan tanya harga lah, yang jelas lebih baik,” tambahnya.
Impor 770 ribu barel ini merupakan gelombang pembuka dari kesepakatan antar-pemerintah (Government-to-Government/G2G) yang digagas Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin sejak April 2026.
Realisasi kontrak ini terus dikawal melalui komunikasi intensif antara Kementerian ESDM RI dan Kementerian Energi Rusia. Pemerintah bahkan memberi ruang ekspansi jika ke depan Indonesia membutuhkan volume pasokan yang lebih besar. “Volumenya bisa berkembang lebih banyak lagi ke depan, tetapi kontrak utamanya sudah berjalan,” tambah Bahlil.