Biden juga mengecam pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap Muslim Uyghur di China dan Muslim Rohingya di Burma.
JERNIH-Sejumlah aturan dan perintah eksekutif telah disiapkan para tim sukses Presiden terpilih Amerika Serikat, Joe Biden untuk diteken segera setelah Biden dilantik.
Di hari pertama menjadi presiden, Biden akan mencabut larangan masuk AS untuk beberapa negara muslim yang sebelumnya telah dilarang pada masa pemerintahan Donald Trump.
Negara-negara itu, merupakan beberapa negara muslim yang mayoritas berada di Afrika untuk masuk ke Amerika. Kini sebagaimana dilansir CNN, Biden akan mencabut larangan masuk itu. Informasi tersebut diperoleh dari memo yang diperoleh dari Kepala Staf Ron Klain.
Sejak kampanye berlangsung, Biden berulangkali menjanjikan pencabutan larangan ini. Dan setelah Biden memenangi pemilihan presiden beberapa waktu lalu, beberapa organisasi muslim sudah meminta Biden untuk mewujudkan janjinya tersebut.
“Ada banyak alasan bagi Biden untuk mengakhiri larangan pada hari pertama masa kepresidenannya karena ini adalah sesuatu yang dia kampanyekan,” kata Direktur Legislatif Nasional Emgage Action Iman Awad.
Meskipun masa transisi pergantian Presiden Donald Trump ke Biden penuh gejolak hingga terjadi penyerbuan Gedung Capitol oleh massa pendukung Trump, namun komunitas muslim berharap Biden tidak ingkar janji.
“Namun demikian, komunitas Muslim Amerika berharap bahwa Pemerintahan Biden akan memenuhi janji itu,” ujarnya.
Janji kampanye Biden dapat dilihat pada sirus resmi milik Joe Biden, dimana ada beberapa janji yang disampaikan Biden untuk komunitas Muslim Amerika, mulai dari mengakhiri larangan perjalanan negara mayoritas muslim di hari pertama menjabat juga memerangi kejahatan rasial berbasis agama.
Kemudian pemerintahan Biden juga menjanjikan bahwa berbagai suara Muslim-Amerika akan didengar di pemerintahan Biden. Bahan juga memperluas layanan perawatan kesehatan untuk Muslim Amerika terlepas dari pendapatan ataupun ras mereka.
Biden bahkan berjanji hendak melakukan investasi dalam mobilitas perekonomian Muslim Amerika dengan meningkatkan upah minimum federal sebanyak 15 dollar AS, memperkuat sektor publik dan swasta serta mengatasi kesenjangan pendapatan. (tvl)