- Haris Azhar menilai kasus Jiwasraya dan Asabri justru menimbulkan sengkarut tak berujung.
- Banyak pihak ketiga yang menjadi korban kehilangan hak.
JERNIH — Aktivis HAM dan praktisi hukum Haris Azhar mengatakan kasus Jiwasraya dan Asabri masih jauh dari tuntas, karena tidak ada dokumen terkonsolidasi yang memotret penyelesaian.
“Itu masih ada penundaan bayar kepada nasbah. Banyak komplain dari pihak ketiga,” kata Haris Azhar. “Jadi kalau ada yang mengatakan kasus Jiwasraya dan Asabri telah tuntas, itu hanya klaim.”
Komentar Haris Azhar berkaitan pernyataan Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga ketika menanggapi kritik pedas komisaris utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purna alias Ahok yang menyebut banyak kontrak-kontrak yang justru merugikan BUMN.
Saat menanggapi pernyataan Ahok itulah Arya Sinulingga menyinggung soal kasus Jiwasraya dan Asabri, yang menurutnya sudah selesai dengan pemenjaraan pelakunya seumur hidup. Arya juga mengatakan penyelesaian seperti itu belum pernah terjadi dalam sejarah.
Menurut Haris Azhar, faktanya kasus Jiwasraya justru menimbulkan sengkarut tak berujung. Banyak pihak ketiga menjadi korban kehilangan hak. “Itu belum termasuk dampak pada perusahaan-perusahaan yang terhubung dengan pelaku, yang sebenarnya tidak ada kaitan secara hukum.”
Ditanya tentang kritik Ahok terhadap BUMN, Haris Azhar mengatakan pernyataan mantan gubernur DKI Jakarta itu sudah tepat. “Ketika dirut PT Pertamina terjebak dan terkunci oleh menteri BUMN, saya pikir tugas komisaris bersuara. Jadi, sudah benar apa yang dibicarakan Ahok.”
Terakhir, Haris Azhar juga melihat gaya pemerintah yang sulit menerima fakta akan terus menimbulkan gelombang kritik. “Gaya rezim ini, cepat atau lambat, akan memunculkan protes dan kritik banyak pihak, termasuk dari dalam lingkungan pemerintahan,” Haris mengakhiri.