JAKARTA – DPRD DKI Jakarta menyoroti indeks kebahagiaan warga Jakarta berada di angka 71,33, yang masih kalah dengan Kabupaten Badung, Bali sebesar 76,14.
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, mengatakan meski dari sisi anggaran, Kabupaten Badung terbilang minim. Namun angka kebahagian masih bagus dibanding Ibu Kota Negara yang kerap menjadi percontohan bagi daerah lain dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan warganya.
“Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta melihat ada hal-hal prinsipil yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Badung, tapi tidak bisa dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (1/2/2020).
Menurut Gembong, ada beberapa fakta ketika pihaknya melakukan kunjungan. Di antaranya, perencanaan pembangunan Kabupaten Badung menggunakan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB) sebagai acuan atau konsep induk yang hampir tidak dimiliki DKI Jakarta.
“Padahal APBD DKI sebanyak Rp87,9 triliun sementara Kabupaten Badung hanya Rp6,3 triliun,” katanya.
Selain itu, lanjut Gembong, Kabupaten Badung sudah mampu menghapuskan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk seluruh segmen non komersial. Bahkan memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp5,3 triliun (84 persen dari APBD).
“Kemampuan DKI dalam menggenjot PAD, masih sangat lemah dan disinyalir terjadinya banyak kebocoran,” kata dia.
Kemudian, pada sisi karakteristik keberagaman etnis-suku bangsa yang hampir sama dengan Jakarta, Kabupaten Badung memiliki tingkat kerukunan masyarakat dan beragama sangat tinggi yaitu 80,24 sementara DKI hanya di angka 71,3.
“Tata kelola pemerintahan DKI Jakarta sudah pada angka kritis, dengan pemerintahan setingkat kabupaten saja tidak bisa mengimbangi apalagi melampauinya,” ujar dia.
Ia menjelaskan, dengan APBD DKI Jakarta mencapai Rp87 triliun, harusnya dalam penyusunan RKPD tahun 2021 yang baru saja disusun pada tanggal 29 Januari 2020 lebih berpihak kepada rakyat Jakarta yang masih kategori prasejahtera.
Ia mencontohkan, program bedah rumah yang bisa disubsidi Pemprov, sehingga tak ada lagi ditemukan rumah tidak layak huni di DKI Jakarta. Bahkan program tersebut dapat disandingkan dengan program community development.
“Untuk itu sangat dibutuhkan akurasi data seberapa banyak sebenarnya warga Jakarta yang masih kategori prasejahtera, sehingga delivery programnya menjadi tepat sasaran,” katanya. [Fan]