JERNIH – Sekelompok negara Arab dan Islam termasuk Indonesia mengumumkan Rabu (21/1/2026), mereka akan bergabung dengan Dewan Perdamaian yang baru diusulkan Presiden AS Donald Trump, sebuah inisiatif yang bertujuan untuk menstabilkan dan membangun kembali Jalur Gaza.
Dalam pernyataan bersama, kementerian luar negeri Arab Saudi, Turki, Mesir, Yordania, Indonesia, Pakistan, Qatar, dan UEA mengatakan mereka menyambut baik undangan Trump untuk berpartisipasi dalam dewan perdamaian Gaza.
Kedelapan negara tersebut menegaskan kembali dalam pernyataan bersama mereka dukungan terhadap upaya perdamaian yang dipimpin Trump dan berjanji untuk mendukung misi dewan tersebut sebagai badan pemerintahan transisi di bawah rencana yang lebih luas untuk mengakhiri konflik Gaza.
Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI lewat media sosial X mengumumkan Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian yang digagas Trump. Kemenlu mengatakan, Indonesia dan negara-negara Kawasan Timur Tengah lainnya menyambut baik undangan Trump untuk bergabung ke Dewan Perdamaian tersebut.
“Menteri Luar Negeri Republik Turkiye, Republik Arab Mesir, Kerajaan Hashemite Yordania, Republik Indonesia, Republik Islam Pakistan, Negara Qatar, Kerajaan Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab menyambut baik undangan yang disampaikan kepada para pemimpin mereka oleh Presiden Amerika Serikat, Donald J. Trump, untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian,” tulis Kemenlu dalam unggahan media sosial X, Kamis pagi.
Sementara Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan, Indonesia memilih bergabung ke Dewan Perdamaian gagasan Donald Trump demi mempercepat proses perdamaian di Gaza. “Kalau secara kehendak, ya tentunya Bapak Presiden akan mempertimbangkan untuk bergabung karena yang penting kan tujuannya,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/1/2026).
“Tujuannya adalah mempercepat proses perdamaian di Gaza,” kata dia lagi. Hanya saja, Prasetyo perlu memastikan lagi aspek formal terkait keanggotaan Indonesa ke Dewan Perdamaian itu.
Misi dewan tersebut bertujuan untuk “memperkuat gencatan senjata permanen, mendukung rekonstruksi Gaza, dan memajukan perdamaian yang adil dan abadi berdasarkan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan mendirikan negara sesuai dengan hukum internasional, sehingga membuka jalan bagi keamanan dan stabilitas bagi semua negara dan rakyat di kawasan ini,” demikian bunyi pernyataan tersebut.
Dewan tersebut, yang mencakup penasihat senior Trump, Steve Witkoff dan Jared Kushner, serta mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, akan mengawasi komite teknokrat Palestina yang bertugas mengelola urusan sehari-hari di Jalur Gaza.
Warga Palestina di Gaza, yang terus menghadapi serangan militer Israel yang mematikan dan pembatasan bantuan kemanusiaan, mempertanyakan bagaimana mekanisme yang dipimpin AS akan berfungsi dalam praktiknya.
Para pengamat juga menyuarakan kekhawatiran tentang masuknya beberapa pendukung setia Israel dalam dewan perdamaian oleh Trump, serta partisipasi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Pada hari Rabu, kantor Netanyahu, yang menghadapi surat perintah penangkapan dari Pengadilan Kriminal Internasional atas tuduhan kejahatan perang yang dilakukan di Gaza, mengatakan bahwa ia akan ikut serta dalam keanggotaan dalam dewan tersebut.
Warga Gaza, Abu Ramzi al-Sandawi, menolak Netanyahu dan mencela perdana menteri Israel sebagai “pemimpin perang di Gaza”. “Dia menghancurkan seluruh dunia kita,” kata al-Sandawi kepada Al Jazeera di Kota Gaza. “Sudah diketahui bahwa Netanyahu adalah penyebab perang ini.”
Sementara itu, para pemimpin Eropa di Davos tampak lebih skeptis tentang bergabung dengan dewan perdamaian Gaza, dengan beberapa dilaporkan sedang mempertimbangkan apakah akan menolak undangan tersebut.
Menurut angka terbaru dari Kementerian Kesehatan Palestina di wilayah tersebut, setidaknya 466 warga Palestina telah tewas dalam serangan Israel di Gaza sejak gencatan senjata yang dimediasi AS mulai berlaku pada bulan Oktober.