- Perhitungan Brattle Group menyebutkan Inggris harus membayar kompesasi perbudakan Transatlntik Rp 366 ribu triliun.
- Hakim PBB Patrick Robinson mengatakan perhitungan Brattle Group terlalu kecil. Inggris harus bayar sekian kali lebih besar dari itu.
JERNIH — Inggris menolak permintaan negara-negara persemakmuran (Commonwealth Nations) untuk membicarakan pembayaran kompensasi perdagangan budak Transatlantik.
PM Inggris Keir Starmer berusaha mengalihkan topik perbudakan dari agenda pertemuan besar di Samoa. Ia juga menolak minta maaf dan membayar kompensasi atas kekejaman tiga abad perdagangan budak Transatlantik.
Negara Persemakmuran terdiri dari 50 negara, yang sebagian besar bekas wilayah Kekaisaran Inggris. Pemerintah Inggris mengesampingkan pembayaran apa pun atas bisnis paling keji yang memperkaya para bangsawan.
Tahun lalu, Brattle Group — sebuah firma konsultan ekonomi — menyimpulkan bawa Inggris berutang kompensasi 18 triliun pound, atau Rp 366 ribu triliun, sebagi ganti rugi atas keterlibatannya dalam perdagangan budak di 14 negara Karibia.
Sebanyak 56 negara anggota persemakmuran menandatangani komunike yang mencap perbudakan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Dokumen itu juga menyeru adanya pembicaraan keadilan reparatoris perdagangan budak Afrika dan perbudakan barang bergerak di linas Atlantik.
“Sudah waktu perbincangan bermakna, jujur, dan penuh rasa hormat untuk mencitakan masa depan besama berlandaskan keadilan,” kata dokumen itu.
Dokumen itu juga menyebutkan para pemimpin akan terus memainkan peran aktif untuk mewujudkan perbincangan inklusif untuk mengatasi masalah kerugian tiga abad lalu.
Awal bulan ini tabloid The Daily Mail mengklaim sekelompok negara Karibia sedang mencari kompensasi 200 miliar pound, atau Rp 4000 triliun, untuk perbudakan di Samoa.
Selama konferensi pers, Starmer mengakui perbudakan itu menjijikan, tapi menolak membahas gagasan tentang pembayaran ganti rugi. “Saya harus menjelaskan di sini. Dalam dua hari kami berada di sini, tidak ada perbincangan tentang uang kompensasi perbudakan,” kata Starmer.
Agustus lalu, hakim PBB Patrick Robinson mengatakan Inggris tidak dapat mengabaikan seruan kompensasi perbudakan. Yang menarik, Robinson mengatakan perhitungan Brattle Group terlalu rendah. Artinya, Inggris harus membayar kompensasi jauh lebih tinggi.