Site icon Jernih.co

Ini Daftar Lembaga Paling Aktif Akses NIK Penduduk RI

JAKARTA-Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri) menyebut terdapat 20 lembaga yang paling banyak mengakses data Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Informasi tersebut disampaikan Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh. Saat dilakukan penandatanganan kerjasama Ditjen Dukcapil Kemendagri bersama 13 lembaga terkait hak akses data kependudukan yang diselenggarakan Kamis (12/6) kemarin secara virtual.

Adapun 20 lembaga yang aktif mengkakses data NIK tersebut antara lain:

  1. Telkomsel
  2. BPJS Kesehatan
  3. XL Axiata
  4. Indosat Ooredoo
  5. Kementerian Sosial
  6. BPJS Ketenagakerjaan
  7. Bank BRI
  8. Hutchinson 3 (Tri Indonesia)
  9. Smartfren
  10. Kementerian Kesehatan
  11. Badan Pertahanan Nasional
  12. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  13. Bank BCA
  14. Badan Kepegawaian Negara
  15. Bank Mandiri
  16. Korlantas Polri
  17. Kementerian Ketenagakerjaan
  18. Divisi Teknologi Informasi Polri
  19. Bank BNI
  20. Pegadaian

Disebutkan juga hingga 1 Juni 2020, total jumlah akses data kependudukan yang dilakukan oleh lembaga pengguna sebanyak 4.455.417.264 NIK.

Adapun jumlah kementerian atau lembaga yang telah menandatangani perjanjian dengan Dukcapil terkait pemanfaatan data, sebanyak 51 lembaga.

Zudan menjelaskan bahwa nantinya 13 lembaga yang melakukan Kerjasama dengan Kemendagri hanya dapat melakukan proses verifikasi data nasabah untuk kepentingan nasabah itu sendiri.

“Kementerian Dalam Negeri tidak memberikan data kependudukan kepada lembaga pengguna, namun yang diberikan dalah hak akses untuk verifikasi data,” kata Zudan.

Adapun data kependudukan yang diverifikasi oleh belasan lembaga dan perusahaan itu, kata Zudan, digunakan untuk semua keperluan, antara lain pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum, dan pencegahan tindak criminal.

“Berbagai lembaga sudah memiliki data asal, yang kemudian dicocokkan dengan data kependudukan, apakah nasabah-nasabah dari berbagai lembaga tersebut masih alamatnya sama, pekerjannya sama, jumlah keluarganya sama, dan seterusnya,” kata Zudan menambahkan.

(tvl)

Exit mobile version