JERNIH — Israel menghadapi krisis demografi dan eksodus penduduk yang makin mengkhawatirkan. Laporan terbaru dari Pusat Riset dan Informasi Knesset (Parlemen Israel) yang dirilis surat kabar Maariv mengungkap adanya jurang ketimpangan migrasi yang kian melebar: jumlah warga Israel yang mudik ke tanah airnya anjlok drastis, sementara gelombang warga yang memilih pergi meninggalkan negara tersebut meningkat tajam.
Data resmi menunjukkan bahwa angka kepulangan warga Israel (returning residents) merosot hingga 53 persen—dari sekitar 8.000 orang pada 2020 menjadi hanya 3.800 orang pada 2024. Ini merupakan angka kepulangan terendah yang pernah tercatat dalam sejarah modern Israel.
Penurunan drastis ini berbanding lurus dengan tren eksodus sejak 2022. Sepanjang periode 2022 hingga 2024, Israel mencatatkan rekor neraca migrasi negatif, di mana lebih dari 140.000 warga terdata keluar dan mengurangi neraca populasi migrasi negara tersebut.
Laporan Knesset mengidentifikasi bahwa eskalasi konflik militer yang dilancarkan Israel ke berbagai negara tetangga sejak 2023—termasuk agresi di Gaza, Tepi Barat, Lebanon, Suriah, Iran, hingga serangan udara di Yaman dan Qatar—menjadi pemicu utama keengganan warga ekspatriat untuk kembali.
Keengganan para ekspatriat untuk pulang ke Israel tak hanya dipicu oleh eskalasi perang, tetapi juga oleh tiga “benteng birokrasi” yang menjerat mereka. Pertama, timbul disparitas bantuan di mana warga yang kembali justru dianaktirikan tanpa hak subsidi hunian maupun pemotongan pajak selayaknya imigran baru.
Kedua, mereka dihadapkan pada akses jaminan kesehatan yang rumit dengan masa tunggu hingga 6 bulan atau kewajiban membayar denda sebesar 16.860 Shekel. Ketiga, lambatnya legalisasi status untuk pasangan yang berstatus WNA—sebuah proses birokrasi berbelit yang bisa memakan waktu rentang 5 hingga 7 tahun.
Bagi warga yang telah lama menetap di luar negeri dan menghentikan iuran Asuransi Nasional, mereka wajib melewati masa tenggang (waiting period) hingga 6 bulan untuk kembali mendapatkan jaminan kesehatan negara. Merekapun bisa menerobos masa tunggu tersebut dengan membayar denda sebesar 16.860 Shekel (sekitar US$ 4.750). Ironisnya, data 2022–2024 mencatat bahwa 94 persen ekspatriat memilih tidak membayar denda tersebut dan merela tidak memiliki jaminan kesehatan.
Anjloknya kepulangan warga dari Amerika Serikat—yang merosot dari 3.700 orang pada 2020 menjadi hanya 1,500 orang pada 2024—menjadi tamparan keras bagi rezim di Tel Aviv, mengingat AS merupakan kantong ekspatriat terbesarnya.
Ketua Komite Imigrasi, Absorpsi, dan Urusan Diaspora Knesset, Gilad Kariv, menyampaikan peringatan keras terkait bahaya laten yang mengancam struktur sosial dan ekonomi negara. “Sejak menjabat, saya telah berulang kali memperingatkan bakal terjadinya tsunami emigrasi dari negara ini,” cetus Kariv.
Kariv menambahkan bahwa komitenya telah mendesak pemerintah untuk segera menunjuk pejabat khusus guna mengoordinasikan respons darurat atas fenomena kaburnya kelompok usia produktif (28–60 tahun) dan kaum terpelajar dari Israel.
