JERNIH – Suasana Ramadhan 1447 H di Yerusalem berubah menjadi pilu. Di bawah bayang-bayang perang besar melawan Iran yang pecah sejak 28 Februari lalu, Israel menerapkan kendali paling ketat dalam sejarah modern terhadap Masjid Al-Aqsa. Tak hanya membatasi, otoritas keamanan Israel kini benar-benar menyegel kompleks suci tersebut, memicu kekhawatiran hilangnya kedaulatan situs tersuci Islam ketiga tersebut.
Sejak awal 2026, Kegubernuran Yerusalem mendokumentasikan lebih dari 260 perintah pelarangan paksa bagi jemaah Palestina untuk memasuki masjid—sebuah angka yang melonjak drastis tanpa justifikasi yang jelas.
Kisah Subhi Awad (45) menjadi potret keputusasaan warga Palestina. Demi bisa bersujud di Al-Aqsa, ia nekat menyamar menjadi pria lanjut usia agar lolos dari barikade militer yang melarang pria di bawah usia 55 tahun masuk. Namun, penyamarannya terbongkar.
Jumat lalu, Awad bersama puluhan jemaah lainnya mencoba menembus blokade besi di gerbang-gerbang Kota Tua, mulai dari Gerbang Singa (Lions’ Gate) hingga Gerbang Damaskus. Hasilnya nihil. Mereka terhenti oleh moncong senjata polisi Israel yang berjaga ketat.
“Kami akhirnya membentangkan sajadah di atas aspal jalanan, shalat di depan ratusan polisi bersenjata lengkap. Hati kami sangat hancur. Ramadhan tidak terasa utuh jika Al-Aqsa tertutup,” tutur Awad kepada The New Arab.
Israel berdalih bahwa penutupan total Al-Aqsa—termasuk melarang staf dan penjaga masjid masuk—adalah bagian dari prosedur keamanan nasional pasca-serangan terhadap Iran. Namun, para peneliti dan warga melihat ini sebagai agenda tersembunyi.
Abdullah Marouf, peneliti spesialis urusan Al-Aqsa, menjelaskan bahwa Israel kini telah berhasil mewujudkan “Pembagian Waktu” (Temporal Division) secara de facto. Pembagiannya, 9 jam alokasi waktu bagi pemukim Israel untuk masuk, 9 jam untuk jemaah muslim Palestina. Sementara pada malam hari, masjid ditutup total bagi kedua belah pihak.
“Bahayanya bukan lagi sekadar pembagian waktu, tapi perubahan administrasi. Israel sedang mencoba membuang peran Departemen Wakaf Islam dan menjadikan kepolisian mereka sebagai penguasa tunggal atas Al-Aqsa,” papar Marouf.
Indikasi pengambilalihan kendali ini terlihat dari tindakan sistematis Israel sejak awal Ramadhan. Pengiriman makanan Buka Puasa (Iftar) dan Sahur dilarang total, penyiapan klinik Al-Aqsa untuk jemaah shalat Tarawih dihentikan paksa sementara pemasangan tenda dan payung untuk perlindungan jemaah dari terik matahari dilarang. Israel juga menekan ulama senior Al Aqsa, Syekh Ekrima Sabri dengan tetap diinterogasi meski dalam kondisi sakit dan usia lanjut.
Laporan menyebutkan bahwa pengetatan ini berkaitan erat dengan penunjukan Kepala Polisi Yerusalem baru, yang merupakan orang dekat Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Pejabat sebelumnya dicopot oleh Menteri Keamanan Nasional ekstremis, Itamar Ben-Gvir, karena dianggap terlalu lunak dan khawatir akan ledakan kekerasan jika pemukim Yahudi diizinkan membawa meja dan kursi ke dalam kompleks masjid.
Kini, sebuah rencana tengah digodok di Knesset (Parlemen Israel) untuk menempatkan semua situs suci di bawah otoritas Rabinat Kepala (Chief Rabbinate). Jika ini lolos, Al-Aqsa secara hukum Israel akan dianggap sebagai situs suci Yahudi yang dikelola langsung oleh institusi keagamaan Israel.