JERNIH — Mengabaikan tekanan dan kecaman keras dari dunia internasional, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara terbuka berjanji akan terus melipatgandakan pembangunan pemukiman ilegal Yahudi di Tepi Barat, Palestina.
Di hadapan kelompok pemukim sayap kanan, Netanyahu menyumbar bahwa pemerintahannya telah berhasil melegalkan ratusan pemukiman liar dan bersiap meluncurkan gelombang kolonisasi besar-besaran berikutnya.
Manuver agresif ini dilemparkan Netanyahu menjelang persaingan sengit Pemilu Nasional Israel pada 27 Oktober 2026, di mana ia memimpin koalisi pemerintahan paling kanan dan paling radikal sepanjang sejarah Israel.
“Kita tidak bisa mengabaikan angka-angka ini: 104 pemukiman yang telah kita bangun dan legalisasikan bersama, serta 160 kawasan peternakan—dan masih banyak lagi yang akan datang,” tutur Netanyahu dalam acara silaturahmi bersama tokoh pemukim, sebagaimana dirilis kantor resminya.
Dalam pidatonya, Netanyahu menyebut aktivitas pencaplokan tanah Palestina tersebut sebagai wujud pemenuhan visi historis dan persiapan untuk menampung gelombang imigran Yahudi dalam skala masif.
“Kalian sedang mewujudkan visi Tanah Israel, dan inilah tanah kita. Kalian sedang menyiapkan landasan bagi gelombang imigrasi besar yang akan datang,” puji Netanyahu kepada para pemukim.
Seluruh pemukiman Israel di Tepi Barat—wilayah yang diduduki Israel sejak Perang 1967—dianggap ilegal menurut hukum internasional serta melanggar piagam PBB. Bahkan, kawasan peternakan dan outpost (pos terdepan) yang awalnya didirikan secara liar oleh kelompok radikal sebenarnya berstatus ilegal di bawah hukum internal Israel sendiri, sebelum akhirnya dilegalisasi secara sepihak oleh rezim Netanyahu.
Rencana perluasan pemukiman ini memicu kemarahan Uni Eropa dan negara-negara Barat. Pekan lalu, para pemimpin Eropa mengutuk keras langkah Israel yang membuka tender pembangunan lebih dari 1.200 unit rumah baru di kawasan kontroversial bertajuk Proyek E1.
| Parameter Isu | Kondisi Lapangan di Tepi Barat |
| Populasi Pemukim | >500.000 warga Israel di antara 3 juta warga Palestina |
| Capaian Rezim | Legalisasi 104 pemukiman & 160 kawasan peternakan baru |
| Dampak Proyek E1 | Membelah Tepi Barat Utara & Selatan (Mematikan peluang Two-State Solution) |
| Pemicu Utama | Mobilisasi suara pemilih sayap kanan menjelang Pemilu 27 Oktober 2026 |
Proyek E1 dirancang untuk memotong jalur teritorial antara Tepi Barat bagian utara dan selatan. Jika proyek ini rampung, harapan untuk membentuk negara Palestina yang merdeka dan menyatu di bawah skema Solusi Dua Negara (Two-State Solution) dipastikan mati total.
Di saat yang sama, eskalasi kekerasan dan pembersihan etnis (ethnic cleansing) oleh kelompok pemukim Yahudi radikal terhadap warga sipil Palestina—dengan dibackup penuh oleh tentara Israel (IDF)—dilaporkan melonjak tajam ke titik tertinggi.