Jika pemerintah mengambil kebijakan yang berpihak pada umat dan rakyat serta menjaga kesatuan Republik Indonesia, Jazuli blang, pihaknya tak akan malu memberi apresiasi.
JERNIH- Ketika pemerintah melalui PT Pertamina Persero baru berencana menaikkan harga LPG non subsidi, harga di pasaran sudah lebih dulu naik dari yang sebelumnya Rp 68.500 ukuran 5,5 kilogram, menjadi Rp 76 ribu.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Bidang Industri dan Pembangunan Fraksi PKS di DPR RI Mulyanto mengatakan, kalau fraksinya menolah rencana kenaikan tersebut. Soalnya, naiknya harga tersebut sudah pasti diikuti kenaikan harga bahan kebutuhan pokok lainnya.
Mulyanto bilang, melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (28/12), konsumen LPG lebih banyak dari kalangan usaha. Makanya, kalau harga naik, biaya produksi naik dan selanjutnya harga jual produk juga naik. Ujung-ujungnya, masyarakat selaku konsumen yang menanggung dampaknya.
Mulyanto bilang, saat ini daya beli masyarakat belum pulih akibat pandemi. Sehingga, kenaikan harga LPG non subsidi cuma menambah beban saja. Dan sebaiknya, kenaikan dilakukan setelah ekonomi masyarakat dan industri sudah benar-benar pulih sehingga tak memberatkan.
Bahkan seharusnya, dalam kondisi yang bisa dibilang tak stabil seperti sekarang ini, pemerintah seharusnya memberi insentif kepada usaha kecil dan menengah sebab sangat diperlukan agar roda ekonomi bisa terus berputar.
“Beri kelonggaran agar ekonomi masyarakat dan industri benar-benar bergeliat dan tumbuh. Baru setelah itu dipertimbangakan soal penyesuaian harga LPG,” kata Mulyanto menyarankan.
Di lain pihak, Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini bilang, kalau posisi partainya sebagai oposisi di parlemen tetap berjalan demi menjaga keseimbangan pemerintahan.
Jika pemerintah mengambil kebijakan yang berpihak pada umat dan rakyat serta menjaga kesatuan Republik Indonesia, Jazuli blang, pihaknya tak akan malu memberi apresiasi.
Namun jika pemerintah malah mengambil kebijakan yang melukai perasaan rakyat, mecederai rasa keadilan termasuk menggerogoti nilai-nilai kedaulatan RI, pihaknya tak akan segan memberi kritik membangun nan solutif.
“Sebagai fraksi dan partai oposisi, kami menegaskan kembali untuk memberikan pembelajaran politik, melakukan checks and balances dan tidak untuk menggangu roda jalannya pemerintahan,” kata Jazuli dalam acara kaleidoskop dan evaluasi akhir tahun Fraksi PKS DPR RI tahun 2021 di Jakarta, Selasa (28/12).[JPNN]