Pemerintah Indonesia dinilai gagal dalam diplomasi dengan Pemerintah Saudi, terutama dalam melakukan diplomasi untuk melindungi Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab yang saat ini masih berada di Arab Saudi dan kesulitan meninggalkan negara itu ,sebab permasalahan Rizieq di Arab Saudi tak kunjung selesai. Pernyataan itu disampaikan Fadli Zon Politikus Partai Gerindra dalam cuitan Twitternya hari ini, Selasa (26/11).
“Berlarut-larutnya kepulangan Habib Rizieq dari Arab Saudi ke Indonesia, menurut hemat saya, mengindikasikan kegagalan diplomasi pemerintah dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi,” tulis Fadli dalam akun Twitternya @Fadlizon,
Fadli juga mengingatkan akan hak yang melekat pada Rizieq sebagai warga negara untuk mendapat perlindungan dari pemerintah Indonesia. Sebab hingga saat ini status Rizieq belum berubah menjadi warga negara lain. Ia tetap Warga Negara Indonesia, oleh sebab itu Pemerintah Indonesia wajib memberi jaminan hukum baik secara hukum nasional maupun hukum internasional.
Fadli bahkan mengingatkan dasar hukum perlindungan warga negara baik di dalam maupun di luar negeri yakni Konvensi Vina tahun 1961 dan tahun 1963 yang sudah diratifikasi pemerintah Indonesia yang mengatur berkewajiban negara melindungi warganya yang tinggal di dalam maupun di luar negeri. Kemudian juga Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan Warga Pada perwakilan RI di Luar Negeri turut memberikan jaminan hak tersebut. Meskipun berbagai Undang-undang sudah mengatur hak Habib Rizieq namun Fadli menilai Pemerintah pusat lalai.
MenuruJHabib Rizieq hasrus dilakukan secara persuasif, baik dilakukan secara terbuka ataupun tertutup. Fadli juga mendorong agar negosiasi harus lebih pro aktif dan progresif
“Dan upaya tersebut tidak bisa disamakan dengan tindakan diplomasi offensive, apalagi dipandang sebagai tindakan yg mengintervensi urusan negara lain. Saya mendorong agar sikap pemerintah segera dikoreksi. Harus pro aktif dan lebih progresif,” kata Fadli.
Politikus Partai Gerindra itu justru menuduh pemerintah menolak menegosiasikan kepulangan Rizieq dengan berlindung dibalik i balik alasan sikap anti-intervensi terhadap kebijakan negara lain dalam kasus pemulangan Habib Rizieq tersebut. Ia menyebut diplomasi perlindungan terhadap warga negara berbeda dengan sikap intervensi.
Sebagaimana diketahui, kemarin Duta Besar Arab Saudi Isham Ahmad Abid Ats-Tsaqafy menyatakan pejabat tinggi Indonesia dan Arab Saudi tengah menegosiasikan kejelasan nasib Habib Rizieq.sementara Menko Polhukam Mahfud MD sejak awal menyatakan tidak pernah mencekal Habib Rizieq Shihab.
(tvl)