Dari 621 keluhan yang diterima KPK terkait bantuan sosial dri pemerintah terdapat 268 laporan karena tidak menerima bantuan, padahal sudah mendaftar.
JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan melalui konten Jaringan Pencegahan Korupsi (JAGA), bahwa hingga 3 Juli 2020 telah menerima total 621 keluhan terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) dari masyarakat dimana keluhan didominasi pelapor yang tidak menerima bantuan.
“Keluhan yang paling banyak disampaikan adalah pelapor tidak menerima bantuan padahal sudah mendaftar, yaitu 268 laporan,” tulis Pelaksana Tugas Juru bicara KPK Ipi Maryati dalam keterangan tertulisnya, Senin (6/7/2020).
Selanjutnya Ipi menjelaskan bahwa ada enam topik keluhan yang juga disampaikan pelapor, yakni;
- Bantuan tidak dibagikan oleh aparat kepada penerima bantuan sebanyak 66 laporan.
- Bantuan dana yang diterima jumlahnya kurang dari yang seharusnya sebanyak 47 laporan,
- Nama di daftar bantuan tidak ada (penerima fiktif) berjumlah 31 laporan,
- Bantuan lebih dari satu berjumlah 7 laporan.
- Bantuan yang diterima kualitasnya buruk 6 laporan,
- Bantuan diterima oleh orang yangseharusnya tidak menerima bantuan 5 laporan, dan
- Topik-topik lainnya total 191 laporan.
“Laporan tersebut ditujukan kepada 205 pemda terdiri dari 14 pemerintah provinsi dan 191 pemerintah kabupaten/kota.
Selanjutnya dijelaskan Ipi bahwa instansi yang paling banyak menerima keluhan adalah Pemkot Surabaya sebanyak 24 laporan, Pemprov Jawa Barat berjumlah 17 laporan, diikuti oleh Pemkab Tangerang, Pemkab Bogor dan Pemkab Subang masing-masing 16 laporan,.
Ipi juga menjelaskan bahwa keluhan yang sudah ditindak lanjuti oleh pemda terkait sebanyak 224 keluhan. Sisanya masih dalam proses diteruskan ke pemda dan verifikasi kelengkapan informasi dari pelapor.
JAGA merupakan platform pencegahan korupsi yang diluncurkan KPK pada Desember 2016. Mengusung tagline “Open Government, Empowering Citizen,” JAGA mendorong partisipasi, akuntabilitas dan transparansi dari pemerintah dan masyarakat dengan fokus pada transparansi informasi dan data yang terkait pelayanan publik.
Saat ini, JAGA sudah mengembangkan 6 modul tentang pelayanan publik yaitu Pendidikan yang meliputi pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan tinggi, Fasilitas Kesehatan, Dana Desa, Perizinan, Anggaran Daerah, dan yang terbaru adalah Bansos Covid-19.
(tvl)