JERNIH — Dinamika panggung geopolitik global mendadak diwarnai isu mengejutkan. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dilaporkan tengah mempertimbangkan untuk mendorong Presiden FIFA, Gianni Infantino, sebagai calon Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berikutnya guna menggantikan António Guterres yang masa jabatannya berakhir pada akhir tahun 2026.
Laporan yang dirilis kantor berita Anadolu mengutip sumber internal di lingkaran dekat Trump menyebutkan bahwa Presiden AS tersebut sangat terkesan dengan kapabilitas diplomasinya Infantino. Trump menilai orang nomor satu di federasi sepak bola dunia itu sebagai figur yang memiliki pengaruh global dan piawai menjembatani perbedaan antarnegara melalui diplomasi olahraga.
“Dia dihormati oleh semua orang di seluruh dunia dan memiliki kemampuan khusus untuk menyatukan banyak pihak,” ungkap sumber tersebut terkait penilaian Trump terhadap Infantino.
Rumor pencalonan ini merebak di tengah intensitas interaksi kedua tokoh selama gelaran Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sepanjang turnamen, Trump dan Infantino kerap tampil bersama dalam berbagai agenda resmi maupun podium kehormatan.
Keduanya dinilai membangun hubungan personal yang sangat erat seiring sukses komersial dan penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di planet ini.
Meski demikian, hingga saat ini baik pihak Gedung Putih maupun markas besar FIFA di Zurich belum memberikan pernyataan resmi. Belum ada pula sinyal eksplisit dari Infantino bahwa dirinya bersedia menanggalkan jabatannya di FIFA—organisasi yang menaungi 211 asosiasi anggota dan telah dipimpinnya sejak 2016—demi kursi tertinggi di PBB.
Kendati Trump menaruh minat besar, gagasan untuk membawa bos FIFA ke Gedung PBB di New York tersebut dipastikan bakal menghadapi tembok birokrasi dan politik internasional yang tebal.
Secara mekanis, Presiden AS tidak memiliki kewenangan sepihak untuk menunjuk atau menetapkan Sekjen PBB. Proses pemilihan orang nomor satu di lembaga multilateral tersebut harus melalui tahapan ketat.
Kandidat harus mengantongi persetujuan dari Dewan Keamanan, yang berarti tidak boleh ada veto dari salah satu anggota tetap (AS, Tiongkok, Rusia, Inggris, dan Prancis). Setelah lolos rekomendasi DK PBB, kandidat wajib mendapat persetujuan mayoritas dari seluruh negara anggota Majelis Umum.
Sikap skeptis diprediksi bakal muncul dari sejumlah negara anggota DK PBB, mengingat tradisi pemilihan Sekjen PBB biasanya memprioritaskan rekam jejak diplomasi tingkat tinggi, kepemimpinan negara, atau pengalaman panjang di birokrasi internasional/multilateral—bukan dari pimpinan organisasi olahraga komersial.
Seiring berjalannya periode akhir kepemimpinan António Guterres yang telah menjabat selama dua periode, manuver Trump ini dipastikan menambah warna baru dalam bursa perburuan kursi Sekjen PBB 2027.