Site icon Jernih.co

Mantan Petinggi GAM Bertemu Presiden Bahas MoU Helsinki yang Belum Tuntas

JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima sejumlah mantan petinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (13/2/2020. Mereka yang hadir antara lain, Malik Mahmud Al Haythar dan Muzakir Manaf.

Pada kesempatan tersebut, mereka menyampaikan pada Jokowi tentang beberapa poin dalam nota kesepakatan antara pemerintah RI dengan GAM yang belum selesai. Sementara waktu perdamaian Aceh sudah berjalan 15 tahun.

“Kami beri masukkan kepada beliau bahwa perdamaian Aceh sudah berlalu 15 tahun, ada beberapa poin di MoU yang belum selesai. Kami harap supaya pemerintah selesaikan semuanya supaya berjalan dengan baik,” kata Malik di lokasi.

Yang dimaksud Nota kesepahaman oleh Malik adalah MoU Helsinki yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005 silam.

Dalam MoU Helsinki tersebut berisi komitmen kedua belah pihak untuk penyelesaian konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua.

Adapun beberapa poin yang dinilai masih belum selesai diantaranya menyangkut masalah tanah, pemerintah daerah (pemda) dan perekonomian.

“Di antaranya, masalah tanah yang dijanjikan pada kombatan, dan juga ada masalah Pemda yang belum selesai, masalah perekonomian yang belum lagi selesai. Ini yang harus saya minta supaya diperhatikan bersama bagaimana untuk selesaikan semuanya,”.

“Masalah investasi juga. Karena kadang-kadang ada persepsi regulasi yang gak sejalan dengan daerah dan pusat. Ini harus diselesaikan,” kata Malik menambahkan.

Malik bersyukur karena Jokowi merespon dengan baik serta menginstruksikan pada jajarannya untuk menyelesaikan persoalan ini.

“Responnya bagus. Beliau ini pak Moeldoko ada di sini, saya dengar tadi diinstruksikan supaya kita pelajari, nanti kita akan duduk bersama, mungkin tiga bulan sekali untuk menyelesaikan apa yang harus diselesaikan,” kata Malik.

Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko ditempat yang sama mengatakan, bahwa telah ditunjuk Presiden Jokowi menuntaskan masalah ini dan berharap tiga bulan ke depan sudah ada solusi.

“Presiden menunjuk KSP untuk menangani berbagai isu-isu ini dalam tiga bulan ke depan sudah ada formula-formula yang bisa menjadi solusi. Kami akan bekerja intensif dengan tim dari Aceh, kita bersama-sama untuk membuat langkah-langkah,”.

(tvl)

Exit mobile version