JAKARTA-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendorong para akademisi untuk melakukan kajian tentang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung, hal tersebut disampaikan Tito di Hotel Kartika Chandra, Jalan Jendral Gatot Subroto, Karet, Semanggi, Jakarta Selatan, Senin (25/11/2019).
Adapun keinginan dilakukannya evaluasi Pilkada langsung karena sistem pilkada saat ini memiliki berbagai hal positif, namun juga memiliki dampak negatif.
“Saya sangat meyakini bahwa sistem pilkada langsung ini memiliki spirit dan semangat yang sangat mulia, yaitu adanya partipasi dari masyarakat, langsung untuk memilih pemimpinnya. Di samping itu juga memberikan peluang kepada calon-calon independen yang tidak memiliki kendaraan partai untuk bisa ikut. Semangatnya sangat mulia dan bagus. Tapi dalam perjalanannya saya kira kita tidak juga boleh menutup mata adanya beberapa ekses yang negatif, di antaranya potensi konflik,”
Menurut Tito pelaksanaan evaluasi terhadap Pilkada difokuskan pada dampak negatif sistem pilkada langsung saat ini, terutama hal-hal yang membuat biaya politik pada sistem saat ini menjadi begitu mahal.
“Yang kedua adalah high cost politics. Jadi kita lihat politik berbiaya tinggi banyak dari calon kada, calon Kada ini kepala daerah, perlu modal. Mulai dari modal saksi, kampanye dan seterusnya. Kemudian juga high cost untuk APBD dan APBN. Karena pilkada langsung itu melakukan mobilisasi untuk TPS dan lain-lain. Mulai penyelenggaranya, masyarakatnya, pengawasnya, keamanannya, tinggi sekali,” jelasnya.
Mantan Kapolri itu menyampaikan alasannya kenapa evaluasi tidak dilakukan oleh Kemendagri sendiri, sebab ada kekhawatiran akan muncul bias jika penelitian evaluasi pilkada langsung dilakukan Kemendagri.
“Yang saya sampaikan evaluasi itu dilakukan dengan kajian akademik. Jangan oleh Kemendagri, nanti subjektif, bias. Tapi oleh akademisi, dan think tank yang kredibel. Di Kemendagri ada litbang, jangan litbang yang mengerjakannya karena nanti dibilang pesenan,” .
Tito bahkan menyiapkan bantuan dana jika akademisi atau ormas yang hendak melakukan evaluasi sistem Pilkada langsung, memiliki kendala pembiayaan penelitian.
“Nah ini poin-poin yang saya sampaikan untuk klarifikasi itu sehingga teman-teman yang berperan, ormas yang bergerak dalam bidang demokratisasi , kalau bisa membuat kajian akademik, penelitian. Kalau nanti biayanya nggak ada, kita siap bantu pembiayaannya,”.
(tvl)