BALI – Kasus kekerasan terharap anak dan perempuan, harus segera ditangani. Karena itu, salah satu cara agar perkara tersebut direspon cepat, maka keterlibatan Pemerintah Daerah yang ada di Indonesia sangat penting.
“Kasus kekerasan pada anak menjadi prioritas kami. Salah satu hal yang harus diperhatikan agar merespon cepat tak lepas dari partisipasi Pemerintah Daerah,” ujar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), I Gusti Ayu Bintang Darmawati, di Bali, Kamis (28/11/2019).
Saat ini pihaknya tengah melakukan upaya, dengan munyusun pola-pola kerja sehingga kasus yang kerap melanda anak dan perempuan di Indonesia dapat berkurang. Nantinya, dalam respon cepat, lanjut Darmawati, pemerintah masing-masing daerah Kabupaten/kota di dapat mengawasi, mendampingi, dan cepat melaporkannya.
“Jadi tidak hanya Kementerian PPPA saja yang bekerja, tapi sesuai dengan arahan Presiden Jokowi kita harus kerja tim, baik bersama Polsek, Polres untuk penanganan tercepat,” katanya.
Sementara untuk rehabilitasi, kata Darmawati, bakal ada sinergi dan kerja tim ke Kementerian Sosial, dengan mengedepankan tindakan preventif agar kekerasan pada anak dan perempuan dapat diminimalisasi.
“Ke depan kita beri tindakan preventif dan kita sekarang masih mencari pola, untuk meminimalisir kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak,” ujar dia.
Menurutnya, Presiden Joko Widodo memiliki beberapa program prioritas selama lima tahun ke depan dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak, yaitu fokus pada meningkatkan peran ibu dalam pendidikan anak, menurunkan angka pekerja anak, dan menurunkan angka perkawinan anak.
Tak hanya, tambah Darmawati, dengan adanya Forum Anak yang aktif di seluruh Indonesia, juga dapat mempermudah tanggung jawab pemerintah dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak.
“Bila Forum Anak dapat menggeliat maju memperjuangkan hak-hak anak di seluruh Indonesia, 50 persen tanggung jawab Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak akan dengan mudah kita wujudkan,” kata dia. [Fan]