Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat membawa perspektif lain. Ia menempatkan kebudayaan dan identitas lokal sebagai bagian penting dalam pembangunan. Menurut Jumhur, memperjuangkan identitas suku, agama, ras, dan antargolongan tidak dengan sendirinya merupakan sesuatu yang buruk. Justru setiap komunitas berhak merawat identitas, tradisi, dan nilai-nilai terbaik yang dimilikinya.
JERNIH– Dua tahun mungkin belum cukup panjang bagi sebuah organisasi untuk bicara tentang jejak. Tetapi bagi Majelis Musyawarah Sunda (MMS), Milangkala ke-2 justru menjadi momentum untuk membicarakan sesuatu yang jauh lebih besar: masa depan masyarakat Sunda, kualitas pendidikannya, kesejahteraannya, serta masa depan Jawa Barat, Banten, dan Jakarta sebagai satu kesatuan kawasan yang secara ekologis tak mungkin dipisahkan.
Pesan itu mengemuka dalam “Pasamoan Inohong Sunda”, yang digelar MMS di Gedung IMERI Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI), Salemba, Jakarta Pusat, Sabtu (8/8/2026).
Pinisepuh MMS, Burhanudin Abdullah, menyoroti satu persoalan yang menurutnya harus menjadi perhatian serius: tingkat pendidikan masyarakat Sunda yang masih tertinggal dibandingkan sejumlah daerah lain. Bahkan, persoalannya tidak berhenti pada sedikitnya jumlah sarjana. Mereka yang berhasil menamatkan pendidikan tinggi pun tidak otomatis mampu mendapatkan pekerjaan, apalagi menciptakan lapangan kerja.
“Yang sudah sarjana ternyata banyak yang menganggur karena tidak mampu berdikari dan menciptakan lapangan kerja. Maka itu kita perlu terus konsolidasi untuk meningkatkan indeks pembangunan Jawa Barat,” kata Burhanudin.
Pernyataan mantan gubernur Bank Indonesia itu seperti hendak mengingatkan bahwa pendidikan tidak cukup berhenti pada ijazah. Pendidikan mestinya melahirkan manusia yang mampu berdiri di atas kaki sendiri, menciptakan peluang, sekaligus ikut menggerakkan ekonomi masyarakatnya.
Milangkala ke-2 MMS kali ini juga terasa istimewa karena mempertemukan banyak tokoh Sunda dari berbagai latar belakang dan generasi. Hadir antara lain Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman, Pinisepuh MMS asal Banten yang juga mantan Ketua KPK Komjen Pol. (Purn.) Taufiequrachman Ruki, serta tokoh Betawi yang kini menjadi anggota DPD RI asal Jakarta, Dailami Firdaus.
Tampak pula Agum Gumelar, Paskah Suzetta, Komisaris Utama Pertamina M. Iriawan, anggota DPR RI Adang Daradjatun, mantan Kapolda Metro Jaya Makbul Padmanegara, Rektor Universitas Indonesia Prof. Heri Hermansyah, Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Prof. Fattah Sulaeman, mantan Kepala Staf Angkatan Laut Ade Supandi, mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Nu’man Abdul Hakim, serta sejumlah tokoh perempuan Sunda seperti Halimah Munawir, Eni Sumarni, dan Ella Girikomala.
Dari Bandung, Membawa Pasamoan ke Jakarta
Selama ini berbagai kegiatan, diskusi, dan forum pemikiran MMS lebih banyak berlangsung di Bandung. Pada Milangkala kedua, semangat pasamoan itu dibawa ke Jakarta.
Semua bukan tanpa alasan. Direktur Eksekutif Badan Pekerja MMS, Andri Perkasa Kantaprawira, mengatakan peserta yang datang berasal dari tiga wilayah: Jawa Barat, Banten, dan Jakarta. Ketiganya bukan hanya memiliki hubungan sejarah dan kebudayaan yang panjang, melainkan juga dipersatukan oleh bentang alam yang sama.
Di sinilah MMS membawa gagasan yang lebih jauh daripada sekadar pertemuan budaya: pembangunan berbasis eco-region. Secara administratif, Jakarta, Jawa Barat, dan Banten memang dipisahkan garis batas pemerintahan. Tetapi alam tidak pernah mengenal batas administrasi itu. Air yang mengalir menuju Jakarta tidak pernah berhenti di tapal batas provinsi untuk menunjukkan KTP-nya.
“Yang paling penting itu bahwa secara eco-region, secara bentang alam, tiga provinsi ini saling bergantung. Kita harus bisa menata ruang tiga provinsi ini dengan sebaik-baiknya, jangan terhambat oleh batas-batas administrasi politik,” kata Andri.
Ia memberi contoh Sungai Ciliwung. Apa yang terjadi di hilir Jakarta tidak mungkin dilepaskan dari apa yang terjadi di kawasan hulu Jawa Barat, termasuk bentang alam di sekitar Gunung Gede dan wilayah sekitarnya. “Ciliwung tergantung dari Gunung Gede dan yang lain. Ini kita harus bisa membuat sebuah perencanaan pembangunan bersama,” ujarnya.
Karena itulah, menurut Andri, para pemimpin Jakarta, Jawa Barat, dan Banten perlu duduk dalam satu meja. Bukan hanya pemerintah, tetapi juga perguruan tinggi, ilmuwan, ahli tata ruang, lingkungan, dan berbagai unsur masyarakat.
Tujuannya sederhana tetapi mendasar: membangun kawasan secara bersama-sama demi kesejahteraan masyarakat. “Kalau kita bicara Jakarta saja, Jawa Barat saja, Banten saja, itu menjadi satu kelemahan. Dan itu harus dibangun oleh para pemimpin,” katanya.
Gagasan tersebut menjadi relevan ketika persoalan lingkungan di kawasan ini semakin tidak mengenal batas administratif. Banjir Jakarta, kerusakan daerah aliran sungai, sampah, transportasi, urbanisasi, kebutuhan air bersih hingga penyusutan ruang hijau pada akhirnya merupakan persoalan bersama. Dengan kata lain, tiga provinsi boleh memiliki gubernur dan APBD masing-masing. Tetapi mereka berbagi sungai, udara, gunung, daerah tangkapan air, serta nasib ekologis yang sama.
Memperjuangkan Identitas Bukan Menindas yang Lain
Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat membawa perspektif lain. Ia menempatkan kebudayaan dan identitas lokal sebagai bagian penting dalam pembangunan. Menurut Jumhur, memperjuangkan identitas suku, agama, ras, dan antargolongan tidak dengan sendirinya merupakan sesuatu yang buruk. Justru setiap komunitas berhak merawat identitas, tradisi, dan nilai-nilai terbaik yang dimilikinya.
“Saya rasa memperjuangkan SARA itu mulia. Tapi menindas SARA nista,” katanya. Karena itu, masyarakat Sunda boleh dan bahkan perlu memperbaiki kualitas kesundaannya. Demikian pula masyarakat Jawa, Sasak, atau suku mana pun di Indonesia.
“Yang punya suku Sunda, memperbaiki kesundaannya yang baik supaya sejahtera. Suku Jawa, suku Sasak, suku apa pun,” ujar Jumhur. Batasnya menjadi jelas ketika identitas digunakan untuk merendahkan, menindas, atau menistakan kelompok lain.
Dalam konteks itulah, menurut Jumhur, keberadaan MMS memiliki tempatnya sendiri. Organisasi tersebut berkhidmat kepada masyarakat Sunda, terutama dalam mendorong kelompok masyarakat yang masih tertinggal agar dapat mengejar kemajuan. “Nih, salah satunya MMS berkhidmat untuk masyarakat Sunda. Mungkin masih ada yang tertinggal dalam pembangunan, kita sama-sama dorong supaya lebih merata dan lebih maju. Jadi itu tujuannya baik sekali,” katanya.
Namun pembangunan, kata Jumhur, tidak boleh sekadar mengejar angka pertumbuhan. Pembangunan juga harus mengenali tanah tempat ia berpijak dan masyarakat yang hidup di atasnya. Di situlah kearifan lokal memperoleh arti.
“Karena setiap pembangunan pemerataan pasti ada local wisdom yang dimanfaatkan. Pembangunan tanpa memanfaatkan local wisdom atau kearifan lokal itu akan hampa, akan tertinggal dan tercerabut dari akar-akarnya,” ujar Jumhur.
Milangkala kedua MMS akhirnya tidak hanya menjadi perayaan ulang tahun sebuah organisasi. Pasamoan itu justru mempertemukan beberapa pekerjaan rumah besar masyarakat Sunda: pendidikan yang belum cukup tinggi, sarjana yang belum seluruhnya berdaya, pembangunan yang belum merata, dan persoalan lingkungan yang mustahil diselesaikan sendiri-sendiri. Sebab Jakarta, Banten, dan Jawa Barat mungkin dipisahkan oleh garis administrasi. Tetapi sejarah telah lama mempertemukan masyarakatnya, kebudayaan telah saling memengaruhi mereka, dan alam bahkan tidak pernah mengakui garis pemisah itu.
Air dari pegunungan Jawa Barat tetap akan mencari jalannya menuju Jakarta. Udara bergerak tanpa bertanya batas provinsi. Sungai pun tidak pernah peduli siapa gubernurnya. Barangkali karena itulah pasamoan masih diperlukan: agar manusia belajar kembali membaca apa yang sejak lama sudah diajarkan alam—bahwa hidup bertetangga berarti juga berbagi nasib. [dsy]