- Donald Trump akan kembali menerapkan pembatasan masuknya Muslim dari negara-negara mayoritas beragama Islam.
- Kamala Harris dikhawatirkan memperpanjang perang di Gaza dan kini di Lebanon.
JERNIH — Emgage Action, kelompok advokasi Muslim AS, Rabu 25 September menyatakan mendukung Kamala Harris, calon presiden dari Partai Demokrat, karena Donald Trump terlalu berbahaya dengan janjinya memberlakukan pembatasan perjalanan.
Dukungan itu disuarakan menyusul kian sengit persaingan Harris Trump. Pemilih Arab-Amerika dan Muslim dipastikan akan memainkan peran menentukan di negara bagian Michigan, Pennsylvania, Georgia, dan lainnya.
Namun, mendukung Kamala Harris juga bukan tanpa risiko. Emgage Action khawatir Harris perang di Gaza kian panjang, alias tak berkesudahan. Di sisi lain, janji pembatasan perjalanan yang disuarakan Donald Trump — dan sempat diterapkan di masa pemerintahannya — mempengaruhi negara-negara mayoritas Muslim.
Muslim AS, termasuk Emgage Action, memainkan peran penting pada pemilu 2020 dengan memenangkan Joe Biden. Namun Emgage Action mengkritik kers pemerintahan Biden, yng mendukung perang genosida di Gaza saat ini.
Harris menarik simpati Muslim AS dengan pernyataan soal gencatan senjata di Gaza, hak Israel membela diri, dan hak Palestina menentukan nasib sendiri.
“Meski kami tidak setuju dengan semua kebijakan Harris, khususnya tentang perang di Gaza, kami menghadapi pemilihan ini dengan pragmatisme dan keyakinan,” kata Wa’el Alzayat, CEO Emgage Action.
Emgage Action, kata Alzayat, berusaha memberi panduan jujur kepada pemilih terkait pilihan slit saat berada di kotak suara.
Tahun 2020, Emgage Action memobilisasi satu juta suara Muslim AS untuk memenangkan Biden. Kini, Emgage Action memiliki tanggung jawab untuk mengalahkan Donald Trump dan siap menghadapi kembalinya Islamofobia dan kebijakan berbahaya lainnya.
Tim kampanye Trump belum memberikan komentar langsung. Yang pasti tim kampanya mantan presiden AS akan menggelar kampanye dan lusinan acara dengan warga Arab-Amerika dan Muslim di sejumlah negara bagian yang belum menentukan arah politiknya.