Kepada mitranya, Menhan Cina, Wei Fenghe, Prabowo mengatakan, Indonesia tidak akan menerima proposal pembangunan pangkalan militer Cina di wilayah Indonesia.
JERNIH—Indonesia dengan tegas menolak permintaan Pemerintah Cina untuk membangun pangkalan militer mereka. Indonesia menegaskan tekad lama untuk tidak akan pernah menandatangani perjanjian militer dengan negara mana pun.
Taiwan News Jumat (11/9) lalu mengabarkan hal itu, manakala Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menegaskannya kepada mitranya dari Cina, Wei Fenghe. Prabowo mengatakan, Indonesia tidak akan menerima proposal pembangunan pangkalan militer Cina di wilayah Indonesia. Sikap Indonesia itu mengemuka dalam pembicaraan selama pertemuan antara dua pejabat tinggi pertahanan di Jakarta, 8 September 2020.
Indonesia menempati lokasi yang strategis di tepi selatan Laut Cina Selatan dan di jalur laut utama antara Cina dan Samudera Hindia, Timur Tengah, Eropa, dan Afrika. Jalur yang sejak zaman ‘baheula’ menjadi alur lalu lintas laut penting dan diperebutkan negara-negara besar di dunia.
Seorang juru bicara militer mengatakan, Prabowo juga menegaskan tidak adanya kemungkinan Indonesia menandatangani perjanjian militer dengan negara lain. Dengan demikian, Cina tidak akan pernah diizinkan untuk mendirikan pangkalan di tanah Indonesia. Alasannya sederhana namun kokoh, yakni pemerintah Indonesia tetap memberlakukan kebijakan luar negeri bebas aktif, berdasarkan kebebasan nasional dan keaktifan untuk menegakkan perdamaian dunia.
“Kalau tentang pangkalan militer Cina, sikap Indonesia terang benderang. Sikap Menhan terang, Menlu juga kemarin sudah menyampaikan hal yang sama. Itu enggak mungkin terjadi, karena doktrin sikap politik bebas aktif kita, termasuk dalam hal pertahanan kita tidak punya pakta pertahanan dengan siapa pun,”ujar Juru Bicara Menhan Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak, di Gedung DPR, Rabu (9/9) lalu.
Keputusan Indonesia menolak tawaran Cina membangun pangkalan militer diapresiasi anggota Parlemen. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri, Sukamta mengatakan, Indonesia harus menjaga agar politik luar negeri Indonesia terjaga bebas aktif. Sukamta juga memberikan apresiasi sikap atas Kemenlu RI yang tegas dalam mempertahankan arah politik Indonesia yang tidak memihak.
“Kami minta pemerintah terus konsisten, tidak condong terhadap tarikan negara-negara besar. Supaya bisa terus menjaga sikap bebas aktif secara politik, maka pemerintah RI harus menjaga supaya secara ekonomi tetap mandiri tidak berutang budi terhadap Cina,” kata dia. Dengan tegas ia kemudian mendesak pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap Cina, terutama dengan mengurangi hobi berutang.
Meski hingga saat ini Indonesia tidak termasuk ke dalam negara-negara yang tengah menggugat dalam sengketa Laut Cina Selatan, namun Jakarta mengalami bentrokan dengan Beijing ketika kapal-kapal penangkap ikan Cina dengan pingah dan semena-mena memasuki zona ekonomi eksklusif (ZEE) di sekitar Kepulauan Natuna.
Tak hanya itu, Indonesia juga menolak peta sembilan garis putus-putus (Nine Dash Line) yang digunakan Cina sebagai dasar untuk klaimnya di Natuna utara, yang hingga hari ini menjadi kontroversi di dunia internasional.
Menurut laporan AS tentang militer Cina yang diterbitkan 1 September, Beijing ingin memperluas jangkauannya ke luar negeri dengan membuka lebih banyak pangkalan. Djibouti di Tanduk Afrika adalah salah satu lokasi yang diperdebatkan, dan saat ini Cina tengah mempertimbangkan beberapa negara lain, antara lain Sri Lanka, Myanmar, hingga ke Seychelles di lepas pantai Afrika Timur, untuk dibangun pangkalan militer di sana. [CNA/Taiwan News]