- PM Mark Rutte menghadapi tekanan politisi sayap kanan yang tak menghendaki Belanda minta maaf.
- Permintaan maaf akan berlangsung di negara-negara bekas tanah jajahan.
JERNIH — Pemerintah Belanda akan secara resmi mengeluarkan permintaan maaf atas perbudakan era kolonial pada 19 Desember.
Media Belanda melaporkan permintaan maaf akan dimumkan beberapa menteri di negara-negara yang pernah menjadi tanah jajahan. Namun, menurut Euronews, informasi ini belum dikonfirmasi pemerintah Belanda.
Kerajaan Belanda berbisnis budak mulai abad ke-16, dan mempertahankannya sampai periode dekolonisasi atau setelah Perang Dunia II.
Universitas Leiden mengatakan sebanyak 550 ribu sampai 600 ribu orang Afrika diperdagangkan sebagai budak. Namun, universitas itu tidak menyebut perbudakan orang Indonesia.
Organisasi dari bekas jajahan Belanda, seperti Suriname di Amerika Selatan, dan negara-negara Karibia, mengkritik penetapan tanggal 19 Desember sebagai hari permintaan maaf Kerajaan Belanda.
Tanggal itu, menurut organisasi-organisasi itu, ditetapkan sepihak. Artinya, tidak lebih dulu berkonsultasi dengan mereka.
Suriname menginginkan permintaan maaf dikeluarkan 1 Juli 2023, bertepatan dengan 150 tahun berakhirnya perbudakan di bekas jajahan Belanda di Amerika Selatan.
PM Belanda Mark Rutte, Kamis 8 Desember, mengatakan akan ada momen penting mengenai masalah ini pada 19 Desember. Pernyataan Rutte dikeluarkan setelah bertemu perawakilan berbagai organisasi.
Johan Roozer, ketua Komite Peringatan Nasional Suriname, mengatakan Rutte memilih tanggal itu karena situasi politik di Belanda. Jelasnya, tekanan dari ekstrem kanan yang menentang permintaan maaf itu.
ANP, kantor berita Belanda, memberitakan Rutte menginginkan acara yang dijadwalkan pada tanggal 19 Desember itu sukses. Ia menyesalkan kebocoran rencana ini ke media massa.
Dalam beberapa tahun terakhir Belanda dihantui dosa era kolonial, terutama perannya dalam perdagangan budak. Tahun lalu, Amsterdam meminta maaf atas perannya dalam perdagangan budak.
Pernyataan Amsterdam tidak mewakili pemerintah nasional Belanda, tapi kota. Di masa lalu, Amsterdam adalah satu dari banyak kota yang dimakmurkan perdagangan budak.
VOC dan Budak
Reggie Baay, dalam Over deze Nederlandse slavernijgeschiedenis hebben we het nooit, menulis VOC membangun kejayaan lewat perdagangan budak, bukan rempah-rempah.
Hampir semua karyawan VOC terlibat perdagangan budak. Di Indonesia, orang-orang dari luar Jawa dibawa ke Batavia dan diperdagangkan sebagai budak.
Tidak hanya menjual, VOC juga memungut pajak atas budak. Semua itu berlangsung sekian ratus tahun. Menariknya, VOC justru bangkrut akibat bisnis budak yang dijalankan secara mandiri oleh karyawannya.
VOC bangkrut tahun 1975, dan Republik Bataaf — nama resmi Kerajaan Belanda saat itu — menasionalisasi perusahaan dagang itu. Namun pengambi-alihan baru terjadi tiga tahun kemudian, yaitu 17 Maret 1798, dan pemerintah Belanda harus menanggung beban utangnya.
Hak Ooktroij VOC diperpanjang satu tahun lagi, dan pada 31 Desember 1799 VOC lenyap dari Nusantara. Tahun berikut penjajahan pemerintah Belanda atas Hindia Belanda dimulai.
Menariknya, pemerintah Belanda meneruskan praktes bisnis VOC, salah satunya — dan yang paling menguntungkan — perdagangan budak. Ini bisa dimengerti karena pembukaan lahan perkebunan sedemikian besar membutuhkan tenaga kerja murah, alias budak.
Di Eropa, gerakan penghapusan budak terjadi sejak paruh pertama abad ke-19. Prancis menghentikan perdagangan budak tahun 1933. Inggris melakukan hal serupa tahun 1848, meski harus mengeluarkan biaya besar untuk membayar kompensasi kepada industri perkebunan.
Jadilah Belanda sendirian berdagang budak. Tahun 1859, terjadi pertengkaran hebat di parlemen Belanda, yang akhirnya keluar keputusan menghapus perbudakan di sekujur Hindia-Belanda paling lambat 1 Januari 1860.
Ternyata keputusan itu tidak pernah diberlakukan. Perdagangan budak berlanjut, sampai muncul keputusan kedua pada 1 Juli 1863.
Keputusan ini pun tidak sepenuhnya dijalankan karena pemilik dan pedagang budak meminta kompensasi sedemikian besar. Pemilik budak minta pemerintah Hindia-Belanda menebus budak mereka. Tidak ada tebusan, perbudakan terus berjalan.
Pemerintah Hindia-Belanda hanya menebus 4.739 budak. Itu pun terbatas hanya di Jawa. Di luar Jawa, terutama di Sumatera, belasan ribu budak masih bekerja di perkebunan.
Penghapusan perbudakan hanya akan membuat hukum besi kapitalisme; dengan modal sekecil-kecilnya dan meraup untung sebesar-besarnya, tidak akan berjalan. Budak adalah buruh murah, bahkan buruh gratis.
Akibatnya, perbudakan di Hindia-Belanda bertahan sampai dekade pertama abad ke-20, atau 50 tahun setelah diputuskan untuk dihapus. Di luar Hindia-Belanda, perbudakan ternyata bertahan sampai periode dekolonisasi.
Menurut Reegie Baay, semua ini tidak memiliki tempat dalam memori kolektif orang Belanda, dan tidak ada dalam sejarah nasional yang diajarkan di sekolah. Belanda seolah ingin melupakan semua itu, tapi dosa masa lalu menuntut penebusan.
