Direktur Geopolitik GREAT Institute, Teguh Santosa, mengatakan negara-negara Barat sejak awal tidak sungguh-sungguh menjalankan semangat pelucutan senjata sebagaimana diamanatkan dalam Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT) 1968. Menurut dia, alih-alih mengurangi arsenal nuklir, negara-negara Barat justru terus memperkuat kapasitas militernya, termasuk memperkaya uranium untuk kepentingan senjata. Teknologi itu bahkan disebarkan kepada sekutu-sekutunya, sementara negara seperti Israel—yang tidak menandatangani NPT—tetap bebas memiliki hulu ledak nuklir.
JERNIH– Upaya pembicaraan damai antara Amerika Serikat dan Iran yang berlangsung di Pakistan kembali kandas. Wakil Presiden AS, JD Vance, menyebut kegagalan itu dipicu sikap Iran yang menolak menghentikan program senjata nuklirnya.
Namun, penjelasan itu dinilai tidak cukup. GREAT Institute melihat kegagalan tersebut justru berakar pada sikap Amerika Serikat dan negara-negara Barat yang selama ini tidak konsisten dalam isu nuklir global.
Direktur Geopolitik GREAT Institute, Teguh Santosa, mengatakan negara-negara Barat sejak awal tidak sungguh-sungguh menjalankan semangat pelucutan senjata sebagaimana diamanatkan dalam Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT) 1968. Menurut dia, alih-alih mengurangi arsenal nuklir, negara-negara Barat justru terus memperkuat kapasitas militernya, termasuk memperkaya uranium untuk kepentingan senjata. Teknologi itu bahkan disebarkan kepada sekutu-sekutunya, sementara negara seperti Israel—yang tidak menandatangani NPT—tetap bebas memiliki hulu ledak nuklir.
“Dengan situasi seperti ini, wajar bila negara-negara yang merasa terancam oleh Amerika dan sekutunya terdorong mengembangkan kekuatan serupa sebagai faktor deterrence,” kata Teguh, Minggu, 12 April 2026.
Ia menilai standar ganda ini menciptakan ketidakpercayaan global. Ketika negara Barat merasa berhak memperkuat militer dengan dalih menjaga perdamaian, negara lain yang berada di bawah bayang-bayang ancaman juga akan mengambil langkah serupa.
“Kalau doktrin si vis pacem para bellum diterapkan secara sepihak oleh negara-negara kuat, maka negara lain yang tidak ingin menjadi korban akan mencari cara untuk menyeimbangkan kekuatan,” kata dia.
Teguh menjelaskan, selama ini Iran sebagai negara penandatangan NPT justru mengembangkan program nuklir untuk tujuan damai, seperti energi dan medis—dua sektor yang secara eksplisit dijamin dalam perjanjian tersebut.
Namun situasi berubah setelah meningkatnya eskalasi militer terhadap Iran dalam beberapa waktu terakhir. Serangan terbuka, kata dia, memunculkan kembali perdebatan internal tentang pentingnya kepemilikan senjata nuklir sebagai alat pencegah.
Ia mengingatkan bahwa Ali Khamenei sebelumnya pernah mengeluarkan fatwa yang mengharamkan senjata nuklir karena dianggap bertentangan dengan prinsip perang dalam Islam.
Dalam prinsip tersebut, kata dia, perang harus bersifat diskriminatif—hanya menyasar kombatan. Sementara senjata nuklir bersifat sebaliknya, menghancurkan tanpa membedakan target. Karena itu, Teguh menilai kunci utama meredakan ketegangan global bukan terletak pada tekanan terhadap Iran semata, melainkan pada konsistensi negara-negara besar dalam menjalankan komitmen internasional.
Tanpa itu, ia memperingatkan, dunia akan terus bergerak menuju perlombaan senjata nuklir yang semakin terbuka.
Saat ini, terdapat sembilan negara yang diketahui memiliki senjata nuklir. Rusia dan Amerika Serikat masih menjadi pemilik terbesar, masing-masing dengan lebih dari 5.000 hulu ledak. Diikuti China, Prancis, Inggris, India, Pakistan, Israel, dan Korea Utara. “Selama inkonsistensi ini dipertahankan, dunia akan tetap menjadi arena kompetisi nuklir,” katanya. [ ]