JERNIH – Seorang pria Lebanon menyamar sebagai perantara kerajaan Saudi yang berpengaruh telah ditangkap setelah diduga menipu politisi dan tokoh bisnis Lebanon terkemuka dengan janji dukungan politik, pengaruh finansial, dan akses kepada para pembuat keputusan di Riyadh.
Tokoh tersebut, yang dikenal luas sebagai “Abu Omar”, selama bertahun-tahun digambarkan sebagai pejabat senior Saudi yang memiliki hubungan dekat dengan istana kerajaan, dan mampu membentuk lanskap politik Lebanon .
Sumber-sumber keamanan Lebanon mengatakan bahwa orang tersebut sebenarnya adalah Mustafa al-Hessian, seorang warga negara Lebanon dari wilayah Akkar di utara, yang diduga mengoordinasikan rencana tersebut dengan tokoh agama Sunni Lebanon terkemuka, Khaldoun Araymet.
Menurut berbagai laporan yang diterbitkan media Lebanon, operasi tersebut setidaknya sudah berlangsung sejak tahun 2015. Araymet dilaporkan memperkenalkan “Abu Omar” kepada para politisi sebagai saluran tidak resmi untuk menghubungi pejabat senior Saudi, menggunakan bahasa yang dirancang dengan cermat dan jaminan berulang bahwa “instruksi akan datang pada waktu yang tepat”.
Para target diduga dijanjikan dukungan Saudi untuk mengamankan kursi parlemen, kembali ke pemerintahan, atau bahkan mendapatkan jabatan perdana menteri. Skema tersebut secara khusus menargetkan tokoh-tokoh kaya atau mereka yang memiliki ambisi politik yang kuat, terutama dalam kancah politik Sunni Lebanon, di mana dukungan Saudi telah lama memiliki pengaruh besar.
Sejumlah Nama-nama Terkenal Tertipu
Menurut laporan media Lebanon, mereka yang menjadi korban dugaan penipuan tersebut termasuk tokoh politik dan bisnis senior seperti mantan Menteri Pariwisata Michel Pharaon, mantan Menteri Telekomunikasi dan Kepala Federasi Kamar Dagang, Industri dan Pertanian Lebanon Mohammad Choucair, anggota parlemen Nabil Badr, Ghassan Hasbani, Kepala Pasukan Lebanon Samir Geagea, dan lain-lain.
Beberapa pihak dikabarkan telah memberikan bantuan keuangan kepada Araymet atau rekan-rekannya, karena percaya bahwa hal itu terkait dengan jaminan politik dari Riyadh.
Salah satu kasus melibatkan Pharaon, yang diduga memberikan tunjangan keuangan bulanan sebesar $4.000 (sekitar Rp67 juta) kepada Araymet, dilaporkan sebagai imbalan atas janji dukungan Saudi untuk mengembalikannya ke parlemen.
Skema tersebut dilaporkan juga meluas ke lembaga-lembaga negara. Media Lebanon mengklaim putra Araymet memperoleh kontrak di pelabuhan Beirut selama periode manajemen sementara, diduga setelah mendapat jaminan palsu dari Arab Saudi untuk para pejabat pelabuhan.
Kecurigaan semakin meningkat dalam beberapa bulan terakhir ketika “Abu Omar” berulang kali gagal muncul secara langsung, dan hanya berkomunikasi melalui telepon. Salah satu korban mencoba menelepon “Abu Omar” sambil duduk di sebelah al-Hessian, kemudian teleponnya berdering pada saat yang sama, menurut situs berita pan-Arab Al-Modon berbasis di Beirut.
Penyelidikan kemudian dilakukan berujung pada penangkapan al-Hessian oleh intelijen militer Lebanon. Menurut laporan, ia mengaku selama interogasi telah melakukan panggilan telepon atas permintaan Araymet, menyamar sebagai pangeran Saudi menggunakan bahasa Arab dengan aksen Teluk dan memiliki beberapa saluran telepon, termasuk nomor Saudi dan Inggris.
Pihak berwenang Saudi dilaporkan telah memberi tahu dinas keamanan Lebanon, yang kemudian memicu penangkapan tersebut. Investigasi masih berlangsung, dengan adanya dugaan adanya tersangka tambahan dan kemungkinan bukti audio dan video yang mendokumentasikan peniruan identitas tersebut.
Peneliti politik Nidal al-Sabaa, berbicara di platform Spot Shot, mengatakan bahwa al-Hessian sebelumnya pernah bekerja dengan intelijen Suriah dan menggunakan latar belakangnya untuk memperkuat ilusi pengaruh dan akses.
Kasus ini menjadi semakin sensitif di tengah klaim bahwa “Abu Omar” mungkin telah memainkan peran selama konsultasi parlemen yang mengikat di Lebanon untuk menunjuk seorang perdana menteri.
Beberapa anggota parlemen dilaporkan mengklaim telah menerima “bimbingan Saudi” terkait pilihan politik mereka, sehingga menimbulkan kekhawatiran bahwa instruksi asing yang dibuat-buat mungkin telah memengaruhi proses konstitusional.