Beda pilihan adalah sebuah keniscayaan. “Jangankan di lingkungan para purnawirawan, sedangkan dalam satu keluarga saja bisa terjadi beda pilihan. Itu yang disebut hak politik. Hak individu. Hak asasi.” kata Agum Gumelar.
JERNIH–Netralitas TNI kembali menjadi sorotan jelang Pemilu 2024. Itu terjadi ketika para purnawirawan (khususnya TNI-AD) berbeda pilihan dan dukungan politik. Utamanya terkait calon presiden.
Contoh, mantan KSAD, Jenderal TNI Purn Subagyo HS mendukung bakal capres Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Sementara mantan Panglima TNI, Jenderal TNI Purn Andika Perkasa berada capres dari PDIP, Ganjar Pranowo. Sedangkan, Letnan Jenderal Purn TNI R. Ediwan Prabowo, S.I.P. dan sejumlah purnawirawan lain di kubu Anies Baswedan.
Menanggapi hal itu, KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman mengatakan pensiunan TNI memang berhak menentukan sikap politik masing-masing. Namun ia memastikan dukungan para purnawirawan tadi tidak mencerminkan sikap Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Pepabri) maupun Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD).
Dudung melontarkan pernyataannya itu usai menghadiri acara relokasi Markas Detasemen Perbekalan dan Angkutan (Denbekang) di Solo, Jumat (14/7/2022). Dudung juga mengingatkan anggota TNI-AD aktif tetap menjaga netralitas di tahun politik 2024.
“Di situasi politik ini TNI harus loyalitas tegak lurus. Tegak lurus loyalitas kepada saya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, saya kepada Panglima TNI, dan Panglima TNI loyalitas kepada Presiden Republik Indonesia. Itu loyalitas tegak lurus,” tegasnya.
Sikap pribadi
Bak gayung bersambut. Pernyataan KSAD Jenderal Dudung direspons Ketua Ketua Umum DPP PEPABRI periode 2022-2027, Jenderal TNI Purn Agum Gumelar, dan Ketua Umum PP PPAD periode 2021 – 2026, Letjen TNI Purn Dr (HC) Doni Monardo.
Secara terpisah, keduanya menyatakan setuju dengan pernyataan KSAD Jenderal Dudung. “Sebagai wadah purnawirawan ABRI, sikap politik PEPABRI sangat jelas, yakni politik negara, bukan politik partisan. Sebagai organisasi, PEPABRI netral. Tegak lurus dengan Mabes TNI,” ujar Agum, lulusan Akabri 1968 itu.
Pria kelahiran Tasikmalaya 77 tahun lalu itu menegaskan, PEPABRI adalah Ormas non partai yang berwatak pejuang dalam melanjutkan pengabdiannya memberikan dharma bhakti terbaik kepada bangsa dan negara.
“Visi PEPABRI jelas, ‘Mewujudkan persatuan dan kesatuan serta solidaritas PEPABRI dengan terus meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan memiliki kepedulian sosial terhadap Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia’,” tambahnya.
Dilarang jadi pengurus
Dalam beberapa kesempatan terkait sikap politik organisasi, Doni Monardo melansir pernyataan tegas. “Dalam AD-ART sudah jelas, pengurus PPAD yang berpolitik praktis, harus mengundurkan diri. Jadi, kalau mau terjun ke politik praktis, jangan jadi pengurus. Sebab, pengurus adalah cermin organisasi PPAD yang non partisan dan netral dalam Pemilu,” ujar Danjen Kopassus 2014-2015 itu.
Karenanya, sikap para purnawirawan yang berbeda dukungan dan berbeda partai, adalah sikap pribadi. Sama sekali bukan mencerminkan sikap PPAD.
Agum maupun Doni berharap masyarakat bijak dalam melihat fenomena para purnawirawan yang berpolitik praktis. Beda pilihan adalah sebuah keniscayaan. “Jangankan di lingkungan para purnawirawan, sedangkan dalam satu keluarga saja bisa terjadi beda pilihan. Itu yang disebut hak politik. Hak individu. Hak asasi.” kata Agum Gumelar.
Doni mewanti-wanti anggota PPAD yang berpolitik praktis, agar tetap menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas. Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan. “Harus menjadi contoh, cara berpolitik yang elegan, santun, tidak menjelek-jelekkan atau membuka aib,”kata Doni.
Doni berharap, dengan semakin banyaknya purnawirawan yang terjun langsung ke dunia politik, akan memberikan dampak bagi kemajuan bangsa. “Kita gembira akan hadir Indonesia yang lebih baik, lebih rukun. Kelak juga menjadi tauladan bagi generasi muda, sehingga terjadi transformasi serta perpindahan tongkat estafet kepemimpinan yang lebih baik demi terwujudnya Indonesia Emas 2045,”ujar Kepala BNPB 2019-2021 itu.
Pembekalan politik
Guna membuka ruang agar para purnawirawan dapat mengabdi menyalurkan aspirasi politiknya, PPAD sudah tiga kali memberikan “Pembekalan Politik bagi Purnawirawan TNI AD”. Acara itu dimaksudkan memberi bekal bagi para purnawirawan yang hendak terjun ke politik.
Pembekalan pertama berlangsung 15 September 2022 yang diikuti secara offline dan juga online oleh para purnawirawan dari Sabang sampai Merauke.
Panitia menghadirkan purnawirawan yang sudah terjun di politik, dan berhasil menjadi wakil rakyat di DPR RI. Ketiganya adalah contoh purnawirawan yang berbeda pilihan partainya. Mereka adalah Letjen TNI Purn Lodewijk Paulus (Sekjen Golkar), Mayjen TNI Purn Supiadin A. S. (Nasdem), dan Mayjen TNI Purn TB Hasanuddin (PDIP).
Acara serupa diulang lagi pada Kamis 29 September 2022. Pada sesi kedua ini, PPAD menghadirkan anggota DPR RI yang juga berlatar belakang TNI-Polri. Mereka adalah Letjen TNI Purn Evert Ernest (EE) Mangindaan, S.I.P dari Partai Demokrat, Komjen Pol Purn Drs Adang Daradjatun (Partai PKS), dan Mayjen TNI Purn Asril Hamzah Tanjung SIP (Gerindra).
Selanjutnya, Rabu, 19 Oktober 2022. Para panelisnya, adalah Anggota DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum DPP PKB, Muhammad Hanif Dhakiri, S.Ag, M.Si, Menteri Tenaga Kerja 2014 – 2019, Dra Ermalena, Anggota DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum DPP PPP dan Dian Istiqomah, S.Kep, anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PAN.
Sebagai penutup, pada 25 Oktober 2022, panitia pembekalan PPAD menampilkan Jenderal TNI Purn Prof. Dr. Abdullah Mahmud Hendropriyono, S.T., S.H., M.H yang menekankan betapa pentingnya keterlibatan para purnawirawan di kancah politik, khususnya mengisi kursi legislatif di DPR RI, DPRD tingkat 1 dan 2. [ ]