JAKARTA – Efek pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dilakukan secara langsung, tak hanya memberi dampak terhadap aksi saling serang antarpendukung, namun menyebabkan pada perceraian suami istri. Hal itu diungkapkan Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet), di Tanjungpinang, Jumat (22/11/2019).
“Data terakhir itu ada 826 pasutri bercerai gara-gara beda pilihan,” ujarnya.
Menurutnya, dampak lain dari Pilkada langsung yakni tak jarang orang tua dan anak turut bertengkar akibat perbedaan, bahkan menimbulkan gesekan akar rumput, perpecahan, hingga perang antarsuku dan antarkampung.
Sistem demokrasi Indonesia, kata Bamsoet, saat ini menjadi terjebak dengan angka-angka. Sehingga mereka yang duduk di kursi legislatif bukan lagi membawa aspirasi rakyat, tetapi bermain dengan angka-angka. Begitu juga dengan kepala daerah, karena cost politik yang terbilang tinggi.
“Sehingga anggota DPR, DPRD dan kepala daerah akan berpikir bagaimana uang kampanye balik lagi,” kata dia.
Oleh karena itu, pihaknya kini mengevaluasi Pilkada langsung dan menyarankan melalui legislatif. Jika hasil evaluasi tersebut lebih banyak mudaratnya, maka perlu dievaluasi secara serius melalui Undang-Undang Pemilu.
Akan tetapi berbeda dengan Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily, menyebut partainya tetap konsisten menginginkan Pilkada langsung. “Sejauh ini (Golkar) masih konsisten bahwa Pilkada lebih baik dilaksanakan secara langsung,” ujarnya.
Sebab Pilkada langsung, lanjut Ace, memiliki dampak positif. Bahkan dengan penghapusan Pilkada langsung menjadi tanda kemunduran demokrasi.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian juga mempersoalkan Pilkada langsung tersebut. Sebab ia menilai, lebih banyak mudarat yang tak bisa dihindari, seperti banyaknya kepala daerah yang terjerat korupsi.
Untuk itu, ia mengusulkan kajian dampak dan manfaat dari Pilkada langsung.