JERNIH — Kampanye pemilihan umum di Israel diwarnai retorika keras para politisi yang saling memamerkan kemampuan menaklukkan musuh-musuh regionalnya. Namun, di balik narasi perang dan klaim ancaman eksistensial tersebut, para kandidat utama terkesan menutup mata terhadap bom waktu ekonomi: beban utang negara yang melonjak drastis akibat rentetan konflik militer.
Bank Sentral Israel (Bank of Israel) dalam laporan tahunannya memperkirakan bahwa biaya yang dihabiskan untuk membiayai perang di Gaza, Lebanon, Suriah, dan wilayah lain sepanjang 2023 hingga 2026 telah menembus 350 miliar shekel (sekitar USD 118 miliar). Angka ini belum termasuk invasi ke Iran yang meletus sejak akhir Februari, di mana Kementerian Keuangan memperkirakan adanya pembengkakan biaya ekstra sebesar 35 miliar shekel (USD 11,8 miliar) hingga April lalu.
Lonjakan belanja militer membuat porsi anggaran pertahanan melonjak dari 5,2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2023 menjadi lebih dari 8 persen pada 2024. Imbasnya, total utang nasional Israel melonjak tajam ke angka 1,4 triliun shekel (sekitar USD 480 miliar), naik signifikan dibandingkan posisi sebelum Oktober 2023 yang berada di level 1,07 triliun shekel (USD 365 miliar).
“Sayangnya, secara elektoral tidak ada keuntungannya membicarakan isu ekonomi,” ujar Yossi Mekelberg, Associate Fellow di Chatham House, mengutip Al Jazeera. “Isu ekonomi tidak akan menambah perolehan kursi pemilu. Pemahaman publik mengenai dampak beban utang sangat minim, sehingga para politisi memilih menyuapi pemilih dengan retorika jingoisme dan jualan ancaman perang.”
Meskipun penerimaan pajak sempat mencatatkan rekor 509,3 miliar shekel pada 2025, laju kenaikan biaya pertahanan dan pembayaran bunga utang bergerak jauh lebih cepat. Dana Moneter Internasional (IMF) bahkan telah memperingatkan bahwa batas defisit anggaran Israel tahun 2026 terlalu tinggi untuk bisa menekan rasio utang.
Kondisi ekonomi makin rapuh akibat faktor struktur sosial dan demografi. Data otoritas pajak menunjukkan lonjakan migrasi keluar (emigration) eksodus kalangan mapan (brain drain) 80 persen sejak 2019 dari kelompok 10 persen penghasil tertinggi di Israel.
Sementara subsidi Komunitas Ultra-Ortodoks (Haredi) —yang dibebaskan dari wajib militer dan sangat bergantung pada tunjangan sosial—menerima rata-rata 6.000 shekel (USD 2.000) per bulan dari negara. Hanya sekitar separuh pria Haredi yang bekerja. Sebaliknya, rumah tangga non-Haredi menanggung beban pajak rata-rata 8.800 shekel (USD 2.980) lebih tinggi per bulan daripada manfaat yang mereka terima dari negara.
Profesor Ekonomi dari City St George’s University of London, Michael Ben-Gad, menyebut rasio utang terhadap PDB Israel diperkirakan akan terus menanjak ke kisaran 67 hingga 70 persen (dibandingkan 60 persen sebelum Oktober 2023).
“Kondisi ini tidak berkelanjutan (unsustainable). Jika belanja pertahanan terus naik, pemerintah terpaksa harus menaikkan pajak atau memangkas anggaran layanan sipil,” jelas Ben-Gad. Ia menambahkan, dari sekian banyak politisi, hampir tidak ada yang berani menawarkan solusi pengetatan anggaran.
Dampak krisis fiskal ini mulai merembet ke sektor industri pertahanan swasta. Surat kabar bisnis Israel Calcalist melaporkan bahwa pemerintah Israel saat ini menunggak pembayaran sebesar USD 3,5 miliar kepada kontraktor pertahanan swasta dalam negeri.
“Perusahaan seperti Elbit Systems memang sangat berhaluan kanan dan nasionalis, tetapi pada akhirnya mereka adalah entitas bisnis dengan pemegang saham,” ungkap pakar ekonomi politik Shir Hever. “Ketika pemerintah mulai bicara baru sanggup melunasi utang dalam kurun 10 tahun ke depan, hal itu merusak stabilitas keuangan mereka.”
Hever juga memperingatkan ancaman yang jauh lebih fatal terkait skema penjualan obligasi pemerintah Israel di Eropa. Akibat tekanan politik atas dugaan genosida di Gaza, perantara penerbitan obligasi di Eropa (seperti Luksemburg dan Irlandia) mulai mendapat desakan untuk menghentikan kerja sama.
“Jika tidak ada negara Uni Eropa yang bersedia menjadi perantara, dampaknya akan sangat dramatis. Israel berisiko mengalami gagal bayar (default) atas utangnya, yang pada titik tertentu membuat mereka tidak bisa lagi meminjam uang—dan secara praktis berhenti membiayai pembelian senjata mereka sendiri,” imbuh Hever.