“Jelas kisruh yang terjadi hingga ancaman mogok selama ini akibat ketidakmampuan dari kerja Komisaris Utama Pertamina yang lebih banyak gaduh, tapi tidak punya prestasi sama sekali dalam membangun Pertamina,” kata Tri.
JERNIH- Masuknya Ahok ke dalam tubuh PT Pertamina dan duduk sebagai Komisaris Utama, bukan untuk bekerja melainkan hanya membuat gaduh. Keputusan Presiden Joko Widodo yang menempatkannya di sana, dianggap sia-sia dan hanya membuang uang untuk menggaji Basuki Tjahaja Purnama.
Soal ini, disampaikan Sekertaris Jenderal Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Tri Sasono yang menyayangkan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menuntut Menteri BUMN Erick Thohir mencopot Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati.
Tri menilai, kinerja Pertamina di bawah kepemimpinan Nicke sudah baik bahkan terbilang istimewa lantaran perusahaan tersebut mampu membukukan laba bersih senilai 183 juta dolar AS atau setara Rp 2,6 triliyun pada semester I 2021. Realisasi tersebut, berbanding terbalik ketimbang tahun lalu yang merugi sampai 768 juta dolar AS.
Dia malah memilih menyoroti kinerja Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang sempat menyatakan direksi harus bersikap adil hingga aksi mogok FSPPB yang direncanakan digelar mulai hari ini, Rabu (29/12) bisa dihindari.
Tri menilai, pernyatan tersebut justru menunjukkan kalau Ahok tak mampu bekerja dengan baik. Soalnya, sikap adil dan penjelasan direksi Pertamina tentang kajian agile working nyatanya tak bisa menghindari ancaman mogok dari FSPPB selama 10 hari tersebut.
“Jelas kisruh yang terjadi hingga ancaman mogok selama ini akibat ketidakmampuan dari kerja Komisaris Utama Pertamina yang lebih banyak gaduh, tapi tidak punya prestasi sama sekali dalam membangun Pertamina,” kata Tri.
Kegaduhan tersebut, mulai dari koar-koar Ahok menentang rencana Pertamina membangun industri mobil listrik. Parahnya lagi, hal itu dia katakan di media sosial pribadinya, termasuk mengomentari kondisi BUMN di luar Pertamina.
“Dari sini dapat disimpulkan bahwa Ahok ditempatkan di Pertamina oleh Jokowi bukan bekerja, malah buat ribut dan gaduh aja. Sayang juga duit Pertamina keluar untuk gaji Ahok hanya untuk gaduh,” kata Tri Sasono menyebutkan.
Dengan dasar itulah, FSP BUMN bersatu meminta Presiden Jokowi menegur dan mengevaluasi Ahok. Salah satunya, meminta Erick Thohir mencopotnya dari jabatannya saat ini.[RMOL]