Site icon Jernih.co

Saat Barat Menindak Pendatang, Spanyol Justru Rangkul 500.000 Imigran Gelap Jadi Warga Legal

Para migran di pagar perbatasan yang memisahkan Maroko dari Melilla. (Foto: Blasco Avellaneda/AFP)

JERNIH – Di tengah gelombang sentimen anti-imigran yang mengeras di seantero Eropa dan Amerika Serikat, Spanyol mengambil langkah radikal yang mengejutkan dunia. Pemerintah Madrid mengumumkan rencana ambisius untuk memberikan status legal kepada sekitar 500.000 imigran tanpa dokumen yang saat ini menetap di negara tersebut.

Kebijakan ini diambil bukan tanpa alasan. Perdana Menteri Sosialis, Pedro Sanchez, menegaskan bahwa Spanyol membutuhkan migrasi untuk mengisi celah tenaga kerja dan melawan krisis populasi yang menua.

Joel Caceda (30), seorang migran asal Peru yang kehilangan lengan kirinya dalam kecelakaan pertanian, adalah salah satu dari ribuan orang yang menyambut kabar ini dengan tangis haru. Selama enam tahun, ia bekerja di “ekonomi hitam” tanpa perlindungan hukum.

“Ini adalah kesempatan bagi saya untuk hidup legal. Saya bisa menyewa apartemen yang layak bersama pasangan saya dan menjalani hidup yang lebih baik,” ungkapnya mengutip Al Jazeera.

Langkah Spanyol ini menjadi kontras yang tajam dengan negara-negara seperti Denmark, Jerman, Austria, dan Amerika Serikat yang terus memperketat perbatasan mereka. Laetitia Van der Vennet dari LSM Platform for Undocumented Immigrants menyebut langkah ini sebagai perpaduan antara kemanusiaan dan akal sehat.

Menteri Migrasi Spanyol, Elma Saiz, menyatakan bahwa para migran ini nantinya akan diizinkan bekerja di sektor mana pun dan di wilayah mana pun di Spanyol. Dampak ekonominya diprediksi akan sangat masif.

Dengan status legal, 500.000 orang ini akan mulai membayar pajak dan iuran jaminan sosial. Selain itu bisa menjadi solusi demografi. Di negara dengan angka kelahiran rendah, para migran muda ini menjadi tumpuan untuk membiayai sistem pensiun bagi warga lansia yang jumlahnya terus membengkak. Legalitas juga akan menarik mereka keluar dari “ekonomi hitam” yang sering kali menjebak imigran dalam kondisi kerja layaknya budak.

Hanya kebijakan pemerintahan Spanyol ini tidak berlaku bagi semua orang. Ketentuan ini berlaku bagi mereka yang telah menetap di Spanyol minimal lima bulan termasuk anak-anak dari para pemohon yang sudah tinggal di Spanyol. Pemohon harus sudah mengajukan perlindungan internasional sebelum 31 Desember 2025 dan aplikasi akan dibuka mulai April hingga Juni 2026

Meski disambut baik oleh aktivis kemanusiaan, kebijakan ini memicu kemarahan dari oposisi sayap kanan. Santiago Abascal, pemimpin partai Vox, menyebut langkah ini sebagai “seruan” bagi jutaan migran lainnya dan mengklaim bahwa hal ini akan membebani sistem kesehatan dan keamanan nasional.

Namun, pemerintah Madrid bergerak cepat dengan mengesahkan dekrit ini tanpa melalui parlemen (di mana koalisi pemerintah kekurangan mayoritas), demi menghindari hambatan politik dari pihak konservatif.

Menariknya, kebijakan “merangkul” ini datang saat angka migrasi ilegal ke Spanyol sebenarnya turun lebih dari 40 persen tahun lalu. Penurunan ini terjadi berkat kerja sama keamanan yang erat antara Spanyol dengan negara-negara di Afrika Barat dan Maroko.

Exit mobile version